Wamenag Minta DPR Berprasangka Baik kepada Pemerintah soal Radikalisme

Zainut Tauhid memberi keterangan kepada press. Foto: Kevin S. Kurnianto

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid menanggapi kritik DPR soal narasi anti radikalisme yang digaungkan pemerintah belakangan ini. DPR diharapkan mau berprasangka baik dengan upaya pemerintah menekan pemikiran radikal yang berkembang di masyarakat.

"Di era demokrasi sekarang ini kritik disampaikan, boleh penolakan ataupun bentuknya. Yang penting kita mengembangkan, pemahaman husnu tafahuk (berprasangka baik), pemahaman yang positif terhadap langkah-langkah yang kita kerjakan," kata Zainut di Kementerian Agama, Minggu (3/11).

Meski DPR mengkritik langkah pemerintah yang melawan berkembangnya radikalisme, Zainut yakin para anggota parlemen tidak akan membantah keberadaan paham tersebut. Karena itu, dia merasa sebaiknya DPR mendukung perlawanan terhadap berkembangnya paham radikal.

"Saya kira tidak satupun ada kelompok atau yang menolak gerakan untuk menyangkal radikalisme ini. Radikalisme ini bisa hadir di tengah-tengah kita dalam apa pun, apakah dia berselimut agama, apakah dalam bentuk-bentuk yang lain, kita semua harus bersama-sama untuk menolak paham radikal," kata Zainut.

Zainut juga menjelaskan, langkah pemerintah yang melawan berkembangnya wacana radikalisme dalam masyarakat adalah cara mencegah paham itu sampai ke titik ekstremnya.

"Paham radikal ini merupakan bibit-bibit intoleran, bibit-bibit ekstremisme, dan bibit-bibit terorisme," ujar Zainut.

Sebelumnya, Komisi VII DPR yang membidangi agama mengkritik pernyataan Menag yang cenderung tak subtansi. Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menilai pernyataan Menag soal celana cingkrang tak ada kaitannya dengan radikalisme.

"Isu ini tentu akan menjadi agenda kami untuk mengonfirmasi langsung kepada Pak Menteri, dasar pemikirannya melontarkan hal yang menurut saya tidak produktif. Terminologi radikal dengan pakaian itu bagaimana nyambungnya, saya enggak tahu, ini dia dibisiki siapa," kata Yandri di Gedung DPR, Senayan, Kamis (31/10).

Senada dengan Yandri, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily juga meminta Menag tak asal bicara. Sebab, menurutnya, dalam mengatasi radikalisme sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis.

"Kita harus mengedepankan pendekatan preventif dan pencegahan dalam menyelesaikan masalah radikalisme. Berbagai pertimbangan dan pendekatan, baik dari segi agama, sosiologis, politis, budaya dan HAM, harus menjadi pertimbangan melontarkan berbagai rencana kebijakan," kata Ace dalam keterangannya, Jumat (1/11)