Wamendagri Bima Arya: Ekonomi Daerah Jangan Cuma Harapkan Belanja Pemerintah
PerbesarWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memahami potensi wilayah masing-masing sebagai upaya mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak semata-mata ditentukan oleh belanja pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan daerah membangun ekosistem ekonomi sesuai dengan potensinya.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima kepada awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang digelar di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar, Jumat (18/9/2026). Rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi.
Di sisi lain, Bima menekankan bahwa realisasi belanja Pemda merupakan salah satu komponen dalam mendorong sekaligus menghitung pertumbuhan ekonomi. Karena itu, penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak dapat serta-merta dijadikan satu-satunya alasan untuk menjelaskan naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
“Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Menurut Bima, terdapat berbagai komponen lain yang dapat dikembangkan Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan daerah yang mampu membangun ekosistem ekonomi dan mendorong hilirisasi pangan. Upaya tersebut dapat dilakukan meskipun daerah memiliki keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini salah satu contoh adalah Sidrap (Kabupaten Sidenreng Rappang) yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Bima mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akan terus mendorong pertukaran pengalaman antardaerah melalui berbagai forum di daerah. Langkah tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang telah berjalan dan dapat menjadi pembelajaran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Bima menilai capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel yang berada di atas rata-rata nasional serta inflasi yang terkendali merupakan modal penting. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung secara lebih merata dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“PR-nya adalah, satu, bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat, itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten, dan juga berdampak pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan lain-lain. Sambil ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Andi Ony Prihartono, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi.