Wamendagri Bima Arya soal Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD: Perlu Kajian

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Foto: Zamachsyari/kumparan

Wamendagri Bima Arya menyebut pilkada serentak harus dievaluasi. Komentar politikus PAN itu menanggapi usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia yang direspons baik oleh Presiden Prabowo.

Menurut Bima, Pilkada telah membuat besarnya biaya politik yang dikeluarkan oleh para calon. Ia pun melihat komentar Prabowo adalah serapan aspirasi.

"Presiden betul-betul mencermati aspirasi yang sangat kuat dari banyak pihak mengenai sistem pemilihan kita yang berbiaya tinggi," ujar Bima Arya saat dihubungi, Sabtu (14/12).

"Banyak data mengenai besarnya yang harus dikeluarkan untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah," lanjut dia.

Bima mengaku pihaknya banyak menerima data terkait biaya yang diperlukan untuk pencalonan DPRD hingga di Pilkada. Untuk DPRD misalnya, ia mengungkapkan biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

Sementara untuk pencalonan Pilkada, kata Bima, bisa mencapai puluhan miliar. Bahkan, bisa melewati angka Rp 1 triliun. Kondisi tersebut dinilai Bima tidak sehat dan perlu evaluasi.

"Jelas ini tidak sehat dan merusak sistem politik dan demokrasi kita. Harus ada evaluasi menyeluruh," ucap dia.

Mantan Wali Kota Bogor itu menilai usulan dari Prabowo tersebut menjadi salah satu opsi. Namun, perlu kajian yang sangat matang untuk menjalankannya.

"Pemilihan melalui DPRD adalah salah satu opsi. Tetapi, jelas memerlukan kajian yang sangat matang sejauh mana pemilihan melalui DPRD sejalan dengan konsep otonomi daerah kita," tutur dia.

"Bagaimana mencegah politik uang di DPRD dan memastikan akar dari persoalan politik biaya tinggi," imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa ada usulan lain dari pegiat Pemilu terkait konsep Pilkada asimetris, yakni pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diberlakukan di daerah-daerah yang memenuhi indikator tertentu.

"Saat ini, Kemendagri membuka ruang publik untuk mendiskusikan opsi-opsi tadi dan sangat baik sekali Presiden telah membuka wacana publik dengan opsi pemilihan di DPRD," terangnya.

"Di awal tahun, Kemendagri akan membuka lebar ruang publik dan menggelar berbagai forum diskusi dengan teman-teman peneliti, akademisi, dan politisi untuk membahas berbagi opsi tadi. Terutama akar persoalan dari politik biaya tinggi tadi," pungkasnya.

Adapun usulan Bahlil yang disambut Prabowo disampaikan sistem politik ke depan.

"Ini Pilkada rasa Pilkades, Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat untuk merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita reformasi kita," kata Bahlil.

Prabowo lalu mengakui tertarik dengan pemikiran Bahlil. Dia merasa, demokrasi di Indonesia harus diperbaiki.

"Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. betul?" tanya Prabowo dijawab setuju oleh hadirin.