Wamendagri soal Bey Machmudin Calon Pj Gubernur Jabar: Keputusan di Jokowi

Wamendagri John Wempi Wetipo dalam acara Workshop Eksekutif dan Legislatif dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan, National Urban Water Supplya Projects (NUWSP), di Trans Resort, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (3/8/2023). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

DPRD Jabar mengusulkan Bey Triadi Machmudin sebagai salah satu Penjabat (Pj) Gubernur Jabar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bey Triadi Machmudin merupakan orang dekat Jokowi yang menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden.

Menanggapi hal ini, Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan, penentuan Pj Gubernur akan ditentukan Presiden Joko Widodo. Kewenangan Kemendagri sekadar memfasilitasi usulan DPRD.

"Pj Gubernur belum tahu siapa karena nanti Pak Presiden (Jokowi) yang memutuskan bahwa nanti seperti apa di TPA (Tim Penilai Akhir)," katanya acara Workshop Eksekutif dan Legislatif dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan, National Urban Water Supplya Projects (NUWSP), di Trans Resort, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (3/8).

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyerahkan bonus untuk pemain Timnas Indonesia U-16 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Wempi menyebut ada sekitar 170 bupati/wali kota dan gubernur yang akan mengakhiri masa kepemimpinan kepala daerah pada periode September 2023.

Kemendagri telah menyerahkan sejumlah nama pejabat yang diusulkan masing-masing DPRD ke Presiden Jokowi. Wempi tak menyebut siapa saja nama pejabat yang diserahkan ke Jokowi.

"Ini kemarin sudah disampaikan kepada Presiden lalu nanti dilakukan TPA untuk memutuskan siapa yang paling layak untuk bisa ada dalam posisi pemerintahan untuk dalam penyelenggaraan masa transisi sampai dengan pelaksanaan pemilu 2024," katanya.

Selain Bey Triadi Machmudin, DPRD Jabar juga mengusulkan Asep N. Mulyana dan Keri Lestari. Asep N. Mulyana kini menjabat selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP) di Kemenkumham. Asep juga pernah menjabat selaku Kepala Kejati Jabar.

Sementara itu, Keri Lestari merupakan Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik di Unpad.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan Penjabat (Pj) harus netral di Pemilu 2024. Ia menekankan Pj sebagai birokrat bertujuan mengisi kekosongan di daerah untuk menjalankan pemerintahan yang habis masa jabatannya sebelum Pilkada.

"Saya mau tekankan di sini kalau (kepala daerah) definitif wajarlah kader partai. Yang penjabat ini adalah birokrat yang tujuannya hanya mengisi kekosongan untuk menjalankan pemerintahan," kata Tito usai menghadiri pembukaan Rakernas APKASI Tahun 2023 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/7).