Wapres Minta China Terbuka soal Muslim Uighur
PerbesarWakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah China terbuka soal dugaan pelanggaran HAM kepada Muslim Uighur di Xinjiang.
Ia mengucapkan hal itu menanggapi laporan Wall Street Journal (WSJ) soal dugaan Pemerintah China yang melobi sejumlah organisasi Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah. Lobi-lobi itu dilakukan agar mereka tak vokal memprotes dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Muslim Uighur.
"Kita berharap semua pihak terbuka, lebih terbuka, termasuk China. Termasuk di Myanmar juga kita minta lebih terbuka, China juga kita minta lebih terbuka," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).
"China sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi tetapi ya semacam pelatihan, (tapi) itu kata dia. Kita minta nanti lebih terbukalah, tapi prinsip perlindungan HAMnya kita akan tetap mendukung," lanjut Ma'ruf.
Terkait ada sejumlah organisasi Islam termasuk Muhammadiyah yang dituduh telah dilobi Pemerintah China, Ma'ruf mengatakan hal itu sudah dibantah.
"Kalau ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing-masing ormas Islam bahwa itu tidak benar. Saya kira yang membantah ormas Islam saja, kalau pemerintah konsisten soal perlindungan HAM kita akan mendukung upaya perlindungan dan juga mengajak semua negara termasuk China untuk melindungi HAM," beber dia.
Sebelumnya, WSJ menyebut China telah melobi sejumlah organisasi Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah, agar tak vokal memprotes dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Muslim Uighur di Xinjiang. PP Muhammadiyah menyebut WSJ menyebar fitnah dan tuduhan itu juga tak berdasar.
Di samping menolak tuduhan WSJ, Muhammadiyah turut meminta China tidak lagi melakukan pelanggaran HAM pada warga Muslim di Xinjiang.
"Pemerintah Tiongkok (China) agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apa pun," ucap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah, Senin (16/12).
"Pemerintah Tiongkok (China) hendaknya menyelesaikan masalah Uighur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas," sambung Mu'ti.