Yang Perlu Diketahui soal Pegawai & Staf Ahli Komdigi Terjerat Kasus Judi Online

2 November 2024 8:32 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
9
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ruko yang dijadikan kantor satelit di Rose Garden, Kota Bekasi, saat digeledah pada Jumat (1/11). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ruko yang dijadikan kantor satelit di Rose Garden, Kota Bekasi, saat digeledah pada Jumat (1/11). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
ADVERTISEMENT
Sebanyak 11 orang ditangkap Polda Metro Jaya terkait kasus judi online. Dari 11 orang yang ditangkap itu, tercatat 10 orang di antaranya pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)— dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
ADVERTISEMENT
"Ada 10 (pegawai Komdigi)" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi, pada Jumat (1/11).
Pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap sebab menyalahgunakan wewenang. Mereka diberi wewenang untuk memblokir situs judi online tapi tak melakukan hal itu.
Penangkapan kasus judol ini tak lepas dari pidato Presiden Prabowo saat dilantik pada 20 Oktober lalu. Dia juga mengulangi dalam pidato beberapa hari kemudian. Prabowo memberi atensi agar judol diberantas.
Pegawai Komdigi 'Jaga' 1.000 Situs Judol Agar Tak Diblokir, Untung Rp 8,5 Miliar
Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, saat ditemui di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (22/9/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan
Salah seorang pegawai dari Komdigi yang belum disebut identitasnya mengaku, dari 5 ribu situs judi online yang ia jaga, 4 ribu situs dilaporkan ke atasannya untuk diblokir. Sementara 1.000 situs sisanya ia 'jaga' agar tak kena blokir.
ADVERTISEMENT
"Dibina (1.000). Dijagain, Pak, supaya gak ke blokir," kata pelaku ketika ditanyai Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, ketika ditemui di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi, pada Jumat (1/11).
Pelaku mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp 8,5 juta dari tiap situs judi online yang tak diblokir. Bila ditotal dari 1.000 situs, maka dalam sebulan ia mendapat keuntungan hingga Rp 8,5 miliar.
Dari hasil menjaga situasi itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp 5 juta tiap bulannya.
Para pegawai tersebut bekerja di ruko yang dijadikan semacam 'kantor satelit'. Mereka bekerja dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Kantor satelit itu didirikan atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan dari atasannya di Komdigi.
ADVERTISEMENT
Sejauh ini ada 11 orang yang ditangkap polisi terkait kasus judi online. Dari angka tersebut, 10 orang merupakan pegawai dan staf ahli di Komdigi.
Staf Ahli Komdigi Ditangkap karena Salah Gunakan Wewenang Blokir Situs Judol
Seorang pegawai Komdigi yang ditangkap terkait dengan kasus judi online di Bekasi pada Jumat (1/11). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Para pegawai dan staf ahli ditangkap sebab menyalahgunakan wewenang. Mereka tidak memblokir operator judol yang sudah mereka kenal.
"Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Namun mereka melakukan penyalahgunaan, kalau dia sudah kenal sama mereka [operator judol], mereka tidak blokir dari data mereka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, kepada wartawan pada Jumat (1/11).
Ade bahkan menyebut para pelaku menyewa sebuah tempat yang dijadikan semacam "kantor satelit". Dari informasi yang dihimpun, kantor satelit itu berada di Kabupaten Bekasi.
ADVERTISEMENT
"Mereka, menyewa, mencari lokasi ini sendiri sebagai kantor satelit," ucap dia.
Meutya Hafid: Pegawai Komdigi yang Jadi Tersangka Kasus Judol Dinonaktifkan
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok. Istimewa
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan akan langsung memberhentikan secara tidak hormat kepada pegawai di Kemkomdigi yang terlibat kasus judi online.
“Ya kalau misalnya ini kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifkan lalu kalau memang sudah inkrah dia akan diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Meutya kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Jumat (1/11).
Meutya merespons positif tindakan hukum dari pihak Kepolisian terhadap pegawainya. Bagi dia, hal tersebut merupakan upaya “bersih-bersih” di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Sekali lagi bersih-bersih untuk mematuhi pakta integritas yang sebelumnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran kementerian komdigi untuk sama-sama melawan judol,” ungkap politikus Golkar ini.
ADVERTISEMENT
Hingga kini polisi masih merahasiakan identitas para pegawai Komdigi yang melindungi para operator judol itu.