Yoon Suk-yeol Tak Akan Hadiri Sidang Pemakzulan Perdana Besok

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengambil sumpah saat pelantikannya di depan Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Selasa (10/5/2022). Foto: Jeon Heon-Kyun/Pool via REUTERS

Presiden Korsel yang dimakzulkan, Yoon Suk-yeol, dijadwalkan akan menjalani sidang pertama di Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah akan dicopot dari jabatannya atau tidak.

Dikutip dari Reuters, Senin (13/1), tim pengacara menyatakan kliennya tidak akan menghadiri sidang perdana itu karena khawatir akan keselamatannya.

“Pejabat di Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dan polisi berusaha menjalankan surat perintah penahanan yang ilegal dan tidak sah lewat metode yang ilegal, yang menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan pribadi (Yoon),” kata pengacara Yoon, Yun Kab-keun, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Yonhap.

“Jika menginginkan presiden hadir dalam sidang, masalah keselamatan dan keamanan pribadi harus diselesaikan,” lanjutnya.

Sebelumnya, kantor antikorupsi Korsel gagal menangkap Yoon pada 3 Januari 2025 lalu. Saat itu, penyidik dihalangi personel keamanan di kediaman Yoon di Seoul.

Penyidik kemudian mengajukan surat perintah penahanan baru. Hal ini juga memicu Kepala Pengamanan Presiden Korsel menyatakan mengundurkan diri.

Penjabat Presiden Korsel Choi Sang-mok dilaporkan telah menerima permintaan pengunduran diri Kepala Pengamanan Presiden (PSS) Park Chong-jun.

“Park telah menyerahkan pengunduran dirinya dan telah diterima,” kata kantor menteri keuangan dalam sebuah pernyataan.

Park juga telah menjalani pemeriksaan atas tuduhan menghalangi tugas resmi. Ia sebelumnya sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Polisi dilaporkan memutuskan untuk tidak menahan Park dalam keadaan darurat dan menyelesaikan pemeriksaan pada Jumat (10/1) malam.

Dalam pernyataan kepada wartawan usai diperiksa selama 13 jam, Park mengatakan “secara tulus” bekerja sama dengan polisi.

CIO dan polisi dilaporkan menyiapkan usaha kedua untuk melaksanakan surat perintah penahanan Yoon, di mana presiden itu menghadapi tuduhan pemberontakan atas deklarasi darurat militer yang gagal pada awal Desember 2024.

Yoon menolak memenuhi panggilan CIO dan juga menolak pelaksanaan surat perintah penahanan dengan alasan CIO tidak berwenang menyelidiki tuduhan pemberontakan.

Sementara itu, CIO dan polisi sedang mempertimbangkan untuk bisa menahan anggota pengamanan presiden jika mereka kembali mencoba menghalangi upaya penangkapan Yoon.