Yusril: Demokrasi RI Bergantung pada Uang dan Modal, Bisa Runtuhkan Negara

13 Februari 2021 15:38
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Yusril Ihza Mahendra dan anggota PBB sambangi Kompleks Istana Kepresidenan. Foto: Fahrian Saleh/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Yusril Ihza Mahendra dan anggota PBB sambangi Kompleks Istana Kepresidenan. Foto: Fahrian Saleh/kumparan
ADVERTISEMENT
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menyebut demokrasi Indonesia harus seimbang dengan tetap melontarkan kritik terhadap pemerintah.
ADVERTISEMENT
Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra pun berpandangan demokrasi memiliki dua sisi yang berbeda. Menurutnya, negara akan jatuh jika demokrasi tak berjalan, namun jika berjalan negara juga bisa runtuh.
"'Jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh', kata Jusuf Kalla. Tetapi bisa juga terjadi sebaliknya, jika demokrasi dijalankan, negara yang akan runtuh," kata Yusril, Sabtu (13/2).
Ilustrasi unjuk rasa sebagai bentuk dari demokrasi. Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi unjuk rasa sebagai bentuk dari demokrasi. Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
Yusril pun menyoroti konsep demokrasi yang selama ini selalu diperdebatkan di Indonesia.
"Persoalan mendasarnya adalah, demokrasi yang bagaimana yang mau dijalankan. Dari dulu kita berdebat tidak habis-habisnya tentang konsep demokrasi kita. Bongkar pasang konsep enggak selesai-selesai," lanjut dia.

Kenapa Demokrasi Bisa Meruntuhkan Negara?

Yusril berpandangan, demokrasi Indonesia saat ini bergantung pada kekuatan uang dan modal. Menurutnya, dua hal ini yang membuat demokrasi meruntuhkan negara.
ADVERTISEMENT
"Demokrasi kita sekarang bergantung pada kekuatan baru: kekuatan uang dan modal. Apa demokrasi seperti ini yang mau dijalankan? Kalau demokrasi seperti itu tidak dijalankan pemerintah akan jatuh, ya mungkin saja. Tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh," jelas dia.
Yusril Ihza Mahendra (kanan). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Yusril Ihza Mahendra (kanan). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Yusril menjelaskan persoalan mendasar yang membuat uang dan modal menjadi kekuatan baru, yakni sistem pemilu selalu dibongkar pasang setiap lima tahun sekali. Pun dengan, sistem pengelolaan kekayaan negara di pusat dan daerah.
"Sistem dan rincian pelaksanaan pemilu lima tahun sekali bongkar pasang, sistem kepartaian juga begitu. Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang gak selesai-selesai. Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus," kata dia.
ADVERTISEMENT
Menurut Ahli Hukum Tata Negara ini, konsep demokrasi Indonesia saat ini akhirnya menjadi permainan para penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.
"Konsep demokrasi akhirnya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir," tutup dia.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020