Yusril Minta Prabowo Tolak Permohonan Grasi Narkoba

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menolak permohonan grasi, khususnya yang terkait kasus narkoba. Menurut Yusril, tidak semua permohonan grasi atau pengampunan perlu disetujui oleh presiden.

"Nah, jadi ketika Pak Presiden Prabowo ini baru saja dilantik sebagai presiden, maka permintaan untuk pengampunan itu terus dilakukan. Tapi sayalah yang berpendapat bahwa sebaiknya presiden tidak memberikan pengampunan. Dalam arti memberikan grasi dalam kasus-kasus narkotika," kata Yusril dalam podcast DipTalk yang tayang di Youtube kumparan.

"Ya, walaupun pernah terjadi di masa yang lalu, tapi sebaiknya pemerintah bersikap keras terhadap hal ini," lanjutnya.

Diptalk bersama Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Yusril mengatakan, ada banyak WN asing yang divonis hukuman mati di Indonesia. Sama banyaknya dengan WNI yang divonis hukuman mati di luar negeri. Yusril mengungkapkan, WNI paling banyak dijatuhi hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi.

"Jadi kita mempertimbangkan semua itu. Warga negara kita yang ditahan, yang dipindahkan dari luar negeri, kan, kita upayakan juga supaya dikembalikan ke sini.

"Baik yang di Malaysia maupun yang di Saudi Arabia. Nah negara-negara lain pun juga mengupayakan yang sama. Mereka telah mengajukan permohonan grasi, permohonan pengampunan kepada presiden, tapi, kan, semua ditolak," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusril mengomentari soal terpidana narkoba Mary Jane yang akhirnya dipulangkan Indonesia ke Filipina. Yusril mengatakan, nasib kelanjutan hukuman Mary Jane kini diserahkan kepada hukum Filipina.

"Tapi ketika dikembalikan ke negara Anda, hak untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, itu kita alihkan juga kepada presiden yang bersangkutan. Kalau di sini Presiden Indonesia bisa memberikan grasi mengurangi hukuman atau membebaskan seseorang, maka Presiden Filipina atau Gubernur Jenderal Australia atau Presiden Prancis juga dapat melakukan yang sama," tuturnya.

Yusril mengatakan, Mary Jane bisa saja mendapatkan grasi dari pemerintah Filipina atau mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup. Yusril menyebut, apa pun langkah hukum yang diambil Filipina terhadap Mary Jane, Indonesia akan menghormati.

"Tapi ini adalah hak seorang presiden. Hak seorang Presiden untuk memberikan grasi, memberikan amnesti kepada yang bersangkutan," pungkasnya.