Zulkifli Hasan: Amandemen UUD Dibahas 5 Tahun, Sepakat Hanya GBHN

Ketua MPR Zulkifli Hasan Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Partai Gerindra dan Partai NasDem sepakat agar rencana amandemen UUD 1945 tidak hanya terbatas hanya pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menanggapi hal itu, Ketua MPR 2014-2019, Zulkifli Hasan, menegaskan rencana amandemen UUD ini sudah dibahas sejak 5 tahun lalu.

Dalam pembahasan saat itu, dinamika yang berkembang memang ada sebagian parpol yang ingin ke UUD 1945 orisinil, dan ada sebagian yang menolak kembali kepada UUD 1945 yang lama.

"Kita sudah panjang, lima tahun, soal amendemen terbatas itu. Memang pada waktu itu kan sebagian ingin kembali seperti dulu, tapi ada juga sebagian yang mengatakan ini sudah bagus, enggak perlu diubah. Ketemulah titik tengah apa yang kita sebut dengan amendemen terbatas," kata Zulhas di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Ide-ide Gila Amandemen UUD 1945 Foto: Sabryna Muviola/kumparan

Amandemen terbatas adalah hanya mengubah UUD 1945 untuk memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan GBHN. Tidak ada otak-atik soal perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden dipilih MPR.

"Enggak, hanya GBHN saja," tegasnya.

Menurut Zulhas, hampir di seluruh negara di dunia mempunyai GBHN atau garis pembangunan jangka panjang, seperti Tiongkok, Singapura dan beberapa negara lainnya. Bahkan, mereka sudah siapkan lengkap dengan animasi

"Kita bisa nonton Singapura atau Tiongkok 100 tahun lagi. Dia sudah punya. Itu yang disepakati, makanya disebut namanya amendemen terbatas dan itulah yang kita rekomendasikan pada yang sekarang," ujar Ketum PAN itu.

Zulkifli menuturkan, amandemen di MPR itu perlu 3/4 persetujuan anggota, tidak bisa setengah plus satu seperti DPR. Karena itu, wacana amandemen yang melebar akan sulit tercapai.

"Menurut saya, untuk menyeluruh semua itu sulit, karena kita sudah coba lima tahun. Nanti ini enggak setuju, ini enggak setuju. Dua saja enggak setuju ya enggak bisa jalan, karena harus 3/4 ditandatangani," imbuhnya.

Meski demikian, Zulhas mengatakan niat Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum NasDem Surya Paloh untuk melakukan amandemen menyeluruh itu bagus, namun momentumnya belum tepat.

"Niat Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh saya kira bagus tapi memang kan ada momentum seperti dulu waktu amendemen itu ada momentum, hanya apakah ada momentum atau tidak saya kira pada akhirnya tergantung pada keputusan politik partai-partai," tutupnya.