Daftar Provinsi yang Masih Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Ada Jakarta

Sisa dua bulan 2026, sejumlah provinsi baru atau masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Bentuknya beragam mulai dari penghapusan denda hingga diskon tarif instrumen pajak tertentu.
Namun catatan, tidak semua daerah menerapkan durasi penyelenggaraan program pemutihan serupa. Beberapa akan ada yang berakhir hingga November ini saja, sisanya ada yang bergulir sampai akhir tahun ini.
Nusa Tenggara Barat
Badan pendapatan daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini mengumumkan program pemutihan PKB yang bergulir sejak 6 November kemarin. Layanan terdiri dari pembebasan denda keterlambatan, diskon PKB hingga 10 persen, dan sebagainya.
Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur masih menggelar program pemutihan PKB sejak awal Oktober lalu dan akan berakhir bulan ini. Terdapat enam kebijakan atau fasilitas pembebasan pajak daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam program tahap dua kali tersebut.
Dijelaskan di salah satu akun resmi media sosial Bapenda Jatim, pembebasan tunggakan pokok PKB juga diberikan kepada kendaraan roda dua yang digunakan pengemudi ojek online (ojol) serta kendaraan roda tiga.
Jakarta
Memasuki November, Pemprov Jakarta lewat Bapenda setempat mengadakan pembebasan sanksi PKB dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Program ini berlangsung hingga 31 Desember mendatang.
Jawa Tengah
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah menggelar keringanan administratif PKB berupa bebas sanksi administrasi dan progresif mulai 21 September dan akan berakhir pada 28 Desember 2026.
Selain itu masih ada bebas biaya SWDKLJJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) periode tahun sebelumnya. Berikut detailnya.
Kalimantan Selatan
Bapenda Kalimantan Selatan (Kalsel) memberi sejumlah insentif untuk administrasi PKB berupa bebas denda pokok, diskon pokok PKB tahun berjalan 50 persen untuk roda empat dan 20 persen untuk kendaraan roda dua dan roda tiga. Hanya sampai 30 November 2026.
Lampung
Periode November juga dimanfaatkan pemerintah Provinsi Lampung untuk mengadakan program keringanan administrasi PKB yang dimulai sejak awal bulan ini hingga berakhir pada 23 Desember mendatang.
Layanannya mulai dari diskon PKB 5–15 persen bagi wajib pajak yang taat, pembebasan denda dan pajak progresif, hingga keringanan pembayaran tunggakan serta pembebasan denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sesuai ketentuan program.
