Rosan Revisi Aturan, Izinkan Swasta Bangun Charging Station Mobil Listrik

Pemimpin Redaksi Arifin Asydhad menyambut kedatangan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani saat menghadiri kumparan New Energy Vehicle Summit 2025 di MGP Space, SCBD Park, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, bicara soal penguatan ekosistem electric vehicle sebagai bagian kendaraan energi terbarukan (NEV) di Indonesia. Rosan menyebut, Indonesia tidak hanya ingin menjadi market saja, tetapi ingin menjadi player dalam pembentukan ekosistem tersebut.

Rosan membeberkan, sejak 2024 hingga Maret 2025, sudah ada tujuh produsen kendaraan listrik yang menyatakan pemindahan investasi dan sudah mulai melakukan konstruksi dengan nilai Rp 15,4 triliun untuk rencana produksi EV. Kapasitas produksinya mencapai 281 ribu unit per tahunnya.

"Jadi sudah ada tujuh perusahaan, itu ada BYD, ada Citroen, ada AION, ada Maxus, ada Geely, ada VinFast dan VW. Jadi itu yang sudah berjalan," kata Rosan dalam acara kumparan New Energy Summit (NEV) 2025 di MGP Space, SCBD Park, Selasa, (6/5).

Dengan demikian, kata Rosan, produksi kendaraan listrik ini akan terus meningkat. Pada 2030, ditargetkan produksi kendaraan listrik terus meningkat menjadi 2,5 juta unit per tahunnya.

Seiring dengan kondisi tersebut, kata dia, perlu ada pembangunan charging station yang memadai. Hal ini untuk melengkapi ekosistem EV di Indonesia.

"Yang paling penting kalau ada EV battery ya mesti charging-nya juga, mesti ada charging stationnya. Kita memang masih kurang," ucapnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani memberikan keynote speech pada kumparan New Energy Vehicle Summit 2025 di MGP Space, SCBD Park, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Foto: Syawal Febrian Darisman/kumparan

Memenuhi kebutuhan itu, Rosan menyatakan salah satu peraturan pemerintah telah direvisi sehingga charging station bisa disediakan oleh pihak ketiga.

"Kita pun merevisi salah satu peraturan pemerintah bagaimana charging station ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga," kata dia.

"Sehingga pertumbuhan charging station ini bisa menyebar secara cepat di seluruh Indonesia. Karena kalau ada EV battery tetapi charging-nya masih kurang, ya tentunya akan mengurangi minat dalam pemakaian dari EV battery ini ke depannya," sambungnya.

Rosan menyatakan, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, Rosan juga berharap pihak ketiga itu bisa membangun dan melakukan research and developmentnya di Indonesia.

"Ini yang kita mintakan ke mereka dan pemerintah pun sudah memberikan insentif apabila mereka melakukan research and development di Indonesia sejak 2022 ini, undang-undangnya sudah ada, mereka akan bisa diberikan insentif up to 300 persen, sampai dengan 300 persen," kata dia.

"Kita juga harapkan pemakaian dari EV battery ini terus juga makin meningkat. Sehingga kita bisa mencapai net zero emisssion yang memang sudah dicanakan oleh pemerintah," pungkasnya.

Vietnam Tertarik Bangun Ekosistem SPKLU

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di rest area Tol Cipali, Jumat (28/3). Foto: Dok. kumparan

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengungkap bahwa Vietnam berkomitmen akan membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia. Hal ini seiring dengan menjamurnya mobil listrik pabrikan Vietnam di Indonesia, yaitu VinFast.

"Salah satu investasi Vietnam kan mendorong mobil listriknya VinFast dan mereka sudah membuat merencanakan ekosistem charging listrik yang jumlahnya 100.000 (unit)," tutur Airlangga saat ditemui Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3).

Sementara di Indonesia hingga kini jumlah SPKLU yang dioperasikan oleh perusahaan setrum negara PT PLN (Persero) bersama mitra mencapai 3.529 unit tersebar di 2.400 titik seluruh Indonesia.

Secara rinci, jumlah SPKLU di Sumatera sebanyak 431 unit, Jawa 2.448 unit, Bali 166 unit, Kalimantan 215 unit, Sulawesi 145 unit, Maluku 26 unit, Nusa Tenggara 72 unit, dan Papua 26 unit.