Ahli Ingatkan Ancaman Panas Ekstrem di RI, Dorong Pemerintah buat HAP
·waktu baca 4 menit
PerbesarCuaca panas di Indonesia bukan lagi sekadar keluhan musiman. Intensitanya meningkat tajam dalam dua dekade terakhir, dan akibat perubahan iklim, kini mulai mengarah pada ancaman serius bagi kesehatan publik. Pemerintah pun didorong untuk membuat Heat Action Plan (HAP).
Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengungkap bahwa cuaca panas tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dalam sebuah diskusi tentang “Kota Pesisir Utara Pulau Jawa”, dia mengatakan jumlah hari dengan suhu panas ekstrem di Jakarta melonjak drastis.
Jika pada periode 1994–2003 hanya tercatat 28 hari panas per tahun, maka pada 2014–2023 jumlahnya melonjak menjadi 167 hari per tahun. Bahkan pada Oktober 2023, saat fenomena El Nino melanda, suhu di Jakarta tercatat konsisten berada di atas 35 derajat Celsius sepanjang bulan.
“Karena panas datang setiap tahun, kita jadi terbiasa dan cenderung menganggapnya wajar. Padahal ini ancaman nyata,” kata Elisa.
Menurut Elisa, rendahnya kesadaran publik terhadap bahaya panas membuat isu ini kerap terabaikan. Berbeda dengan bencana seperti gempa atau banjir yang memiliki simulasi rutin, Indonesia belum memiliki literasi publik yang memadai soal risiko panas ekstrem.
Tidak pernah ada simulasi bencana panas. Padahal dampaknya bisa sama, bahkan lebih mematikan.
- Elisa Sutanudjaja, Direktur Rujak Center for Urban Studies -
Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan masyarakat pada pendingin ruangan (AC) sebagai solusi utama. Elisa menilai, pendekatan ini justru menimbulkan masalah baru.
Pertama, AC tidak terjangkau bagi kelompok rentan yang justru paling terdampak panas. Kedua, penggunaan AC memperparah efek urban heat island karena membuang panas ke lingkungan sekitar. Ketiga, konsumsi listrik yang meningkat dan masih banyak bergantung pada batu bara, turut mendorong emisi dan memperparah krisis iklim. Terakhir, AC menciptakan ilusi kenyamanan yang rentan gagal saat terjadi pemadaman listrik.
Ia mencontohkan kasus di Florida, AS, pada 2017, ketika pemadaman listrik menyebabkan suhu dalam sebuah panti jompo melonjak hingga 41 derajat Celsius dan menewaskan 12 lansia.
Elisa menilai, desain kota di Indonesia turut memperburuk situasi. Dominasi beton dan aspal membuat panas terserap di siang hari dan dilepaskan kembali pada malam hari, memperkuat efek urban heat island.
“Panas bukan hanya soal cuaca, tapi juga soal desain kota, infrastruktur, dan kebijakan publik,” kata dia.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam menghadapi panas. Warga dengan akses terhadap ruang hijau, rumah layak, atau kendaraan ber-AC tentu lebih terlindungi dibanding mereka yang tinggal di kawasan padat dengan ventilasi buruk.
“Panas memperbesar ketimpangan. Ini bukan takdir iklim, tapi hasil dari keputusan kebijakan,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, Elisa menekankan pentingnya kembali melihat praktik adaptasi lokal yang selama ini berkembang di masyarakat. Misalnya, penggunaan ventilasi silang, halaman terbuka, hingga aktivitas kolektif seperti menyiram halaman atau berkumpul di bawah pohon.
Ia juga mencontohkan proyek rusunawa purwarupa di Tegal hasil kerja sama Kementerian PUPR dan JICA, yang mengadopsi prinsip bangunan berkelanjutan tanpa AC. Desainnya terinspirasi dari arsitektur kolonial, dengan ventilasi alami dan material berinsulasi tinggi untuk menjaga kenyamanan suhu. Rusunawa 3 lantai ini menggunakan sistem hybrid beton-kayu, efisien energi, dan didesain untuk iklim tropis
“Teknologi pendinginan tidak selalu harus mesin. Banyak solusi sudah ada sejak lama, tapi kita lupakan,” katanya.
Dorong Pembuatan Heat Action Plan
Meski tren panas terus meningkat seperti di Semarang yang kini mengalami 40 hingga 50 hari panas ekstrem per tahun dari sebelumnya hanya 8 hari, Indonesia hingga kini belum memiliki Heat Action Plan.
Padahal, rencana ini penting untuk mengantisipasi dampak panas sebelum menjadi bencana, mulai dari sistem peringatan dini, penyediaan ruang pendinginan darurat, hingga perlindungan bagi pekerja luar ruang.
“El Nino atau perubahan iklim itu nyata, tapi kita belum punya strategi khusus menghadapi panas. Semua masih reaktif,” ujar Elisa.
Ia juga menyoroti belum digunakannya indikator penting seperti Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) dalam peringatan cuaca, yang krusial bagi pekerja lapangan seperti ojek online, petugas kebersihan, hingga pekerja konstruksi.
Bagi Elisa, panas adalah “bencana yang tak terlihat”,tidak datang dengan sirine atau gemuruh, tetapi perlahan menggerus kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, ia mengajak publik untuk mulai mengubah cara pandang terhadap panas, dari sekadar keluhan menjadi sinyal bahaya.
“Kita tidak perlu menunggu pemerintah untuk mulai beradaptasi. Kesadaran adalah langkah pertama,” katanya.
Ia menegaskan, tanpa perubahan cara pandang dan kebijakan yang serius, Indonesia berisiko menghadapi krisis panas seperti yang sudah terjadi di negara lain.
“Panas tidak pernah mengetuk pintu. Tapi bukan berarti kita boleh terus menutup mata,” pungkasnya.