Cara India Hadapi Corona Delta: Berani Lockdown, Vaksinasi 5 Juta Dosis per Hari
ยทwaktu baca 6 menit
PerbesarIndonesia tak ada salahnya meniru cara India dalam menghadapi gelombang corona saat ini. Sebagaimana diketahui, pada awal Maret 2021 lalu, India dihantam gelombang tsunami virus corona varian delta.
Dalam sehari, negara tersebut melacak sekitar 400.000 kasus Covid baru. Jumlah kematian akibat Covid melonjak 10 hari kemudian, dengan lebih dari 4.000 kematian dilaporkan per hari. Lonjakan ini bertepatan dengan peningkatan kasus corona varian delta yang disebut memiliki daya tular lebih cepat di mana orang yang terinfeksi lebih mungkin masuk rumah sakit.
Hingga pertengahan Mei proporsi vaksinasi di India kurang dari 3 persen dengan demikian mereka harus melakukan upaya lain untuk menekan laju penularan, yakni dengan menerapkan strategi yang disebut public health and social measures (PHSM).
Apa itu PSHM
PSHM merupakan strategi penting untuk memperlambat penularan COVID-19 dan mengurangi tekanan pada sistem perawatan kesehatan. Tetapi tindakan ini dapat memberikan beban yang signifikan pada masyarakat, terutama ketika PSHM membatasi aktivitas sosial, pembatasan layanan.
Testing dan trakcing dipercepat
Selama lonjakan kasus corona terjadi, India melakukan tes covid atau PCR 1 sampai 2 juta tes per hari (5 hingga 10 tes per minggu per 1.000 populasi) lebih tinggi dari jumlah yang direkomendasikan WHO yaitu 1 tes per minggu per 1.000 populasi atau 100.000 tes per hari.
Mereka juga melakukan tracking untuk mempercepat penanganan corona, meliputi diagnosis dini, isolasi kasus, karantina kontak, dan karantina pasien corona.
Terapkan lockdown
Ketika intensitas penularan masih mengalami lonjakan, pihak berwenang harus mengambil tindakan yang lebih ketat untuk membatasi pergerakan, yakni menerapkan lockdown.
Pada 25 April, pemerintah India mendesak negara-negara bagian untuk mempertimbangkan langkah-langkah pengendalian COVID-19 yang ketat, khususnya di daerah-daerah dengan kasus tes positif 10 persen atau lebih dalam seminggu terakhir, atau okupansi bed (BOR) isolasi maupun ICU di atas 60%.
Berdasarkan ambang batas ini, hampir semua negara bagian dan Union Territories (UT) menerapkan lockdown, meskipun waktu, penegakan, dan durasinya bervariasi.
Geber vaksinasi
Ada poin yang penting dalam penanganan gelombang tsunami corona di India, yakni mereka juga mempercepat vaksinasi dengan mendistribusikan vaksin secara gratis ke negara bagian.
India bahkan berani mengembargo atau menghentikan ekspor vaksin AstraZeneca produksi lokal oleh Serum Institute dan Covaxin yang dibuat perusahaan lokal Bharat Biotech, ke sejumlah negara seperti Afrika dan Indonesia. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi di negaranya yang terbilang masih rendah. Sebagai informasi, India adalah produsen vaksin terbesar di dunia.
Pada Senin (21/6), India berhasil menyuntikan sekitar 5 juta dosis vaksin per hari. Bahkan, baru-baru ini pemerintah India punya target memvaksin 1,1 miliar orang di akhir tahun 2021. PSHM yang diterapkan serta percepatan vaksinasi ini ternyata membuahkan hasil.
Hasil penerapan PSHM
PSHM bekerja sangat efektif bahkan ketika negara dihadapkan pada varian corona yang sangat menular. Dengan menggunakan PSHM, India dapat dengan cepat mengontrol penularan dari awal Mei hingga 21 Juni. Meski PSHM harus dilaksanakan dengan intensitas yang lebih besar untuk mengatasi varian delta.
PSHM akan diperketat ketika situasi semakin memburuk. Perlu waktu 10 hari atau lebih untuk melihat dampak dari PSHM. Pengambilan keputusan yang lambat sering dikaitkan dengan morbiditas dan mortalitas serta memperparah keadaan sehingga memerlukan pemulihan yang lebih lama.
Di Delhi misalnya, penguncian dimulai pada 19 April ketika kasus melonjak lebih dari 600 kasus baru per minggu per 100.000 populasi. Terbukti, Delhi mengalami tantangan besar rumah sakit yang terlalu padat dan kekurangan tempat tidur rumah sakit, oksigen dan pasokan medis lainnya.
Penegakan kebijakan sangat penting. Dengan pemberlakuan pembatasan pergerakan yang ketat, mobilitas (diukur menggunakan laporan mobilitas komunitas Google) berkurang secara signifikan di sebagian besar negara bagian India.
Penegakan penguncian di Delhi sangat efektif, seperti yang ditunjukkan oleh pengurangan mobilitas yang cepat dan substansial lebih dari 70% dibandingkan sebelumnya. Hal ini pun diikuti oleh penurunan yang jelas dalam insiden kasus menjadi kurang dari 10 kasus baru per minggu per 100.000 penduduk saat ini.
Tamil Nadu, salah satunya, memprakarsai jam malam dan kemudian lockdown saat kasus awal bahkan lebih rendah daripada Delhi, yakni sekitar 220 kasus per minggu per 100.000 penduduk.
Namun, pengurangan mobilitas tidak mencapai tingkat yang sama seperti Delhi, menunjukkan bahwa penegakan hukum mungkin belum super efektif. Kasus baru terus meningkat selama sekitar dua minggu setelah diberlakukannya lockdown, dan insiden kasus masih lebih dari 70 kasus baru per minggu per 100.000 populasi pada 21 Juni.
Tindakan tegas harus dibatasi pada bidang yang membutuhkan dan harus terikat waktu, karena dapat menyebabkan konsekuensi sosial ekonomi yang negatif. Jika pembatasan pergerakan diterapkan dan ditegakkan secara tepat waktu, pembatasan tidak harus dalam skala nasional.
Di India, tanggal dan durasi pembatasan ditentukan oleh Pemerintah Negara Bagian. Di sebagian besar negara bagian, penularan berkurang secara substansial dalam tiga hingga enam minggu pembatasan gerakan yang ketat.
Sistem penilaian situasi dan peringatan fungsional harus tersedia untuk menginformasikan kalibrasi PHSM berbasis risiko. WHO telah merekomendasikan negara-negara untuk secara rutin melakukan penilaian situasi, dengan memantau tingkat penularan seperti insiden kasus, dan kapasitas respons sistem kesehatan seperti BOR untuk menginformasikan penyesuaian berbasis risiko PHSM.
Negara kemudian harus meninjau kesiapan sistem untuk menyesuaikan PHSM di tingkat subnasional dalam konteks varian baru. Komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan PHSM. Hasil yang sukses hanya bisa terjadi ketika masyarakat memahami perlunya tindakan tegas dan mematuhi rekomendasi atau kebijakan.
Setiap pemerintah negara bagian harus melakukan upaya untuk mengkomunikasikan alasan dan pedoman pembatasan sosial secara teratur. Organisasi berbasis komunitas juga harus mendukung populasi yang rentan selama lockdown.
Bagaimana dengan Indonesia
Penambahan kasus konfirmasi secara nasional di Indonesia kembali mencatat rekor baru sejak awal pandemi yaitu 15.308 orang, Rabu (23/6). Rekor sebelumnya tercatat pada 21 Juni 2021 dengan penambahan 14.536 kasus.
Itu berarti, saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 2 juta kasus konfirmasi yaitu 2.033.421 orang. Untuk kasus kematian, terdapat penambahan sebanyak 303 orang. Total keseluruhan menjadi 55.594 orang meninggal dunia.
Selain itu, sebanyak 7.163 orang juga telah dinyatakan sembuh. Kini, total angka kesembuhan mencapai 1.817.303 orang. Sementara untuk kasus aktif, saat ini ada 160.524 orang dengan penambahan sebanyak 7.838 orang. Seluruh hasil penambahan kasus didapat dari 141.187 spesimen yang diuji, sementara India 1 hingga 2 juta spesimen yang diuji per hari.
Ironisnya, kapasitas IGD dan tempat tidur di sejumlah rumah sakit nyaris penuh sehingga pasien corona yang bisa dirawat di rumah sakit hanya mereka yang mengalami gejala kritis dengan kriteria tertentu, seperti sesak napas, saturasi oksigen di bawah 90, dan punya komorbid.
Alih-alih kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Presiden Joko Widodo memilih untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Menuru Jokowi, PPKM Mikro adalah kebijakan yang "paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat."
Hal ini mendapat tanggapan dari Dicky Budiman, epidemiolog dari Universitas Griffith. Dicky bulang, PPKM Mikro yang diterapkan pemerintah sejak awal tahun 2021 terbukti tidak efektif.
Hal tersebut tercermin pada angka reproduksi penularan yang meningkat, dari 1,19 pada Januari 2021 menjadi 1,36. Selain itu, tingkat pertumbuhan kasus mingguan juga meningkat jadi 54 persen pada Juni 2021, berbanding 30 persen pada Januari 2021.
"Ini menunjukkan bahwa, dibandingkan PSBB, PPKM jauh kurang efektif. Itu data yang berbicara," tegasnya.
Lebih lanjut Dicky mengatakan, pengambilan keputusan PPKM Mikro adalah kewenangan presiden setelah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Namun, dalam penerapannya PPKM Mikro tak memiliki pengawasan yang ketat.
Pada gilirannya, Dicky menekankan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi PPKM Mikro dalam beberapa pekan ke depan. Jika tingkat penularan masih belum turun, PSBB perlu dilakukan.
"Kita perlu sampaikan lagi masukan kita ke Bapak Presiden bahwa harus ada penguatan lagi. Karena ini masalahnya bukan untuk menyelamatkan ekonomi, tetapi menyelamatkan nyawa," kata dia.