Twit Deforestasi Menteri LHK Banjir Kritik, Aktivis Angkat Bicara

Menteri LHK Siti Nurbaya pada penyerahan penghargaan KALPATARU tahun 2021, Jakarta, Kamis (14/10). Foto: KLHK

Cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menuai banyak kecaman dari organisasi dan para aktivis lingkungan. Musababnya, ia memilih menolak zero deforestasi yang kini digaungkan dunia untuk menangani perubahan iklim.

Dalam kicauannya, Siti menyebut bahwa FoLU net carbon sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestasi. Istilah zero deforestasi disebutnya kurang pas jika diadopsi di Indonesia. Ia juga menegaskan pembangunan besar-besaran era Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.

“Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestasi sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values dan goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi,” cuit Menteri LHK lewat akun Twitter resminya, Rabu (3/11).

Dirinya menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Siti berdalih, Indonesia masih perlu melakukan deforestasi untuk membangun jalan warga di daerah yang terisolir.

Di Kalimantan atau Sumatra, misalnya, Siti menyebut masih banyak jalan yang terputus karena hutan rimba. Dia mengatakan terdapat lebih dari 34 ribu desa yang berada di kawasan hutan. Dengan demikian, deforestasi harus tetap dilakukan supaya warga tetap punya akses jalan.

Sontak, cuitan Menteri LHK itu mendapat banyak respons dari organisasi hingga aktivitis lingkungan. Salah satunya adalah Greenpeace dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Melalui akun Twitter @walhinasional, organisasi tersebut langsung mengomentari cuitan Siti Nurbaya. Mereka mempertanyakan peran Siti sebagai Menteri LHK yang justru mendukung aktivitas berpotensi merusak lingkungan.

“Ini gimana ya, Menteri Lingkungan Hidup tapi kok malah Pro banget sama pembangunan skala besar yang jelas-jelas berpotensi merusak lingkungan hidup sebuah kementerian yang harusnya menjadi pelindung kan @KementerianLHK @SitiNurbayaLHK,” tulis WALHI.

Organisasi pemerhati lingkungan hidup Greenpeace Indonesia juga turut memberi kritik pada cuitan Siti Nurbaya. Menurut mereka, tak selamanya pembangunan akses jalan atau infrastruktur dengan melakukan deforestasi bisa berdampak baik bagi penduduk yang hidup di sekitarnya.

“Jalan trans Papua, salah satu contoh pembangunan yang digadang-gadangkan, namun apakah dampaknya bagi orang Papua dan lingkungan? Peneliti LIPI sebut pembangunan jalan trans Papua ini tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi orang asli Papua,” tulis Greenpeace Indonesia menanggapi cuitan Siti Nurbaya.

Tak hanya WALHI dan Greenpeace, Yanuar Nugroho, Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, juga tak setuju dengan apa yang dilayangkan Siti Nurbaya dalam cuitan.

“Mengikuti kabar dari #COP26. Rasanya perlu sungguh memikirkan ulang 'ideologi pembangunan’ yang kita anut. Bumi ini cuma satu. Jadi kita harus ikut bertanggung jawab merawatnya, atas nama kemanusiaan," tulis Yanuar.

"Di mata alam ini, hutan bernilai tinggi saat menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna penghuninya. Tapi di mata modal dan kekuasaan, nilai hutan terletak saat pohon-pohonnya sudah ditebangi menjadi kayu gelondongan dan lahannya jadi perkebunan atau pertambangan."