Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.102.2

ADVERTISEMENT
Ruang publik akhir-akhir ini diisi dengan perdebatan mengenai perlu atau tidaknya karantina wilayah (lockdown) untuk membatasi persebaran virus corona di Indonesia. Sejumlah pihak menyebut bahwa lockdown hanya akan memberatkan ekonomi dan berpotensi gagal seperti di India.
ADVERTISEMENT
Sebagian lain menyebut bahwa lockdown harus dilakukan agar pemerintah dapat menjamin kebutuhan rakyat dan penyebaran virus dapat ditekan.
Perdebatan tersebut memang lumrah di ruang publik. Namun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tak ada alternatif lain yang lebih baik yang bisa diambil oleh sebuah negara selain protokol lockdown untuk benar-benar mencegah penyebaran virus corona.
“Kita harus memasukkan menempatkan pengawasan kesehatan masyarakat, isolasi, karantina, penemuan kasus, deteksi. Kita harus dapat menunjukkan bahwa kita dapat mengejar virus, karena lockdown saja tidak akan berfungsi,” kata Mike Ryan, Direktur Eksekutif WHO, dalam sebuah briefing pers virtual, Senin (30/3).
“Namun sayangnya, dalam beberapa situasi saat ini, lockdown adalah satu-satunya ukuran yang dapat diambil pemerintah untuk memperlambat virus ini. Itu sangat disayangkan tetapi itulah kenyataannya,” sambungnya.
Ryan sendiri mengaku bahwa realisasi lockdown bisa jadi menimbulkan masalah baru bagi sebuah negara. India, misalnya, mengalami kekacauan saat lockdown karena bantuan yang diberikan pemerintah tidak cukup dan kepanikan warga untuk mudik ke kampung halaman mereka karena kehilangan pekerjaan saat lockdown.
ADVERTISEMENT
Menurut Ryan, kebijakan lockdown memang bukan suatu hal yang mudah. Namun, itu merupakan satu-satunya hal yang dapat membatasi pergerakan komunitas agar secara efektif mengurangi penyebaran virus.
“Itu (lockdown) tidak selalu mudah, tetapi itulah yang harus menjadi bagian dari pusat tujuan proses (mengurangi penyebaran virus). Saya di sini tidak berbicara khusus tentang India. Saya berbicara tentang ini secara umum,” kata Ryan.
“Saya pikir langkah-langkah (lockdown) di seluruh masyarakat ini sulit. Itu (lockdown) tidak mudah dan akan menyakiti orang. Tetapi alternatifnya bahkan lebih buruk,” sambungnya.
Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah meneken Peraturan Pemerintah sebagai aturan teknis UU Kekarantinaan Kesehatan pada Selasa (31.3). Terkait upaya penanggulangan virus corona, Jokowi memilih upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar.
ADVERTISEMENT
Keppres yang dimaksud adalah soal penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Penetapan status itu diperlukan untuk mengaktifkan protokol dalam UU, termasuk di dalamnya ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Namun, Jokowi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan teknis dari Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut.
Hingga Selasa (31/3), Indonesia telah memiliki 1.528 kasus positif virus corona COVID-19, dengan korban meninggal sebanyak 136 orang dan sembuh 81 orang.
Menurut Ryan, pemerintah Indonesia masih punya kesempatan untuk menyelamatkan warga negara mereka. Kebijakan komprehensif perlu segera diambil untuk menekan jumlah penyebaran virus corona COVID-19 dan mencegah kematian yang sia-sia.
“Indonesia punya kesempatan untuk mengimplementasikan strategi komprehensif yang berfokus pada upaya mengurung dan menekan penyebaran virus serta memperkuat sistem kesehatan,” kata Ryan.
ADVERTISEMENT
“Terlepas dari apa pun skenarionya, jumlah kasus akan meningkat (di Indonesia) dan oleh karena itu sangat penting agar sistem kesehatan dipersiapkan.”
***
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!