WHO Soroti Negara Kaya Monopoli Vaksin Covid: Dosis Negara Miskin Kurang
PerbesarDirektur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengecam negara-negara kaya yang memonopoli vaksin corona. Ia menjelaskan, aksi monopoli ini bisa mengganggu ketersediaan vaksin bagi negara-negara miskin, yang pada gilirannya mengganggu upaya menghentikan pandemi COVID-19 secara global.
Tedros menyebut bahwa kesepakatan langsung negara-negara kaya dengan produsen vaksin corona bakal mengurangi alokasi vaksin Covax yang disediakan PBB untuk negara-negara miskin.
Kecaman Tedros ini hadir beberapa hari setelah negara-negara industri yang tergabung dalam G7 mengatakan kalau mereka akan mempercepat pengembangan dan penyebaran vaksin global pada Jumat (19/2).
Selain bakal memberikan dana 4,3 miliar dolar AS, mereka juga berjanji bakal membagikan sebagian vaksin mereka ke Covax. Meski demikian, sampai saat ini tak diketahui kapan dan berapa banyak dosis vaksin corona yang bakal mereka bagi.
Tedros pun berterima kasih kepada negara-negara G-7 atas janji "signifikan" mereka. Namun, dia mengatakan bahwa uang bukan satu-satunya masalah dalam pengadaan vaksin bagi semua negara.
“Penting untuk dicatat bahwa uang bukan satu-satunya tantangan yang kita hadapi,” kata Tedros dalam briefing pers WHO yang dihelat Senin (22/2).
“Jika tidak ada vaksin untuk dibeli, uang tidak relevan. Saat ini beberapa negara berpenghasilan tinggi menandatangani kontrak dengan produsen vaksin yang merusak kesepakatan yang dimiliki Covax dan mengurangi jumlah dosis yang Covax bisa beli.”
Tedros tidak mengungkap negara kaya mana yang dia maksud dan tidak memberikan detail lebih lanjut.
Sorotan monopoli vaksin corona yang dilakukan negara-negara kaya memang meningkat dalam beberapa pekan terakhir.
Pada pekan lalu, The ONE Campaign, sebuah organisasi advokasi kemiskinan yang didirikan penyanyi U2 Bono, mengatakan bahwa anggota negara industri G7 bersama dengan anggota Uni Eropa dan Australia secara kolektif telah membeli hampir 1,25 miliar dosis vaksin corona lebih banyak daripada yang mereka butuhkan.
Tedros pun mendesak negara-negara kaya untuk memeriksa apakah kesepakatan mereka sendiri dengan perusahaan vaksin akan merusak program Covax, yang saat ini diandalkan negara-negara miskin untuk penyuntikkan vaksin corona ke warga mereka.
“Bahkan jika kami memiliki dana, kami hanya dapat mengirimkan vaksin ke negara-negara miskin jika negara-negara berpenghasilan tinggi bekerja sama dalam menghormati kesepakatan yang telah dilakukan Covax dan kesepakatan baru yang dilakukannya,” kata Tedros.
“Untuk mencapai ini, kami membutuhkan lebih banyak dana, kami membutuhkan negara-negara untuk berbagi dosis segera, kami membutuhkan produsen untuk memprioritaskan kontrak dengan Covax dan kami juga membutuhkan peningkatan produksi vaksin yang signifikan.”
Januari 2021 lalu, Tedros memperingatkan dunia tengah berada di ujung jurang bencana kegagalan moral, jika vaksin COVID-19 tidak didistribusikan secara adil, meskipun di satu sisi dia memahami tekanan politik yang dihadapi para pemimpin di negara-negara berpenghasilan tinggi.
Namun, ia menjelaskan bahwa desakan negara kaya untuk berbagi vaksin corona bukanlah persoalan amal, tetapi persoalan epidemiologi.
“Ini bukan soal amal; ini masalah epidemiologi. Kecuali jika kita mengakhiri pandemi di mana pun, kita tidak akan mengakhirinya di mana pun,” kata dia.
“Semakin lama virus bersirkulasi, semakin besar peluang yang dimilikinya untuk mengubah cara yang dapat membuat vaksin menjadi kurang efektif. Jadi, adalah kepentingan semua negara termasuk negara berpenghasilan tinggi untuk memastikan bahwa petugas kesehatan, orang lanjut usia, dan kelompok berisiko lainnya berada di urutan pertama untuk mendapatkan vaksin secara global,” pungkas Tedros.