World Beach Games Terlalu Berisiko Jika Tetap Digelar

Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo bersalaman dengan Gubernur Bali Wayan Koster usai melakukan pertemuan terkait rencana penyelenggaraan The Association of National Olympic Committees (ANOC) World Beach Games 2023 di Denpasar, Bali, Jumat (14/4). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO

Indonesia mengundurkan diri sebagai tuan rumah ANOC World Beach Games 2023. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, mengatakan akan menghadapi risiko yang besar andai helatan tersebut tetap digelar.

Keputusan mundur tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi ANOC pada Selasa (4/7) malam lalu. Pengunduran diri ini karena pemerintah tak kunjung mengucurkan dana.

Ditambah lagi, Oktohari mengaku waktunya sudah terlampau pendek dari rencana penggelaran, yakni 5 hingga 12 Juli mendatang. Maka dari itu, risikonya terlalu besar bila World Beach Games tetap digelar.

"Kalau anggaran turun pun waktunya sudah enggak cukup, jadi daripada risikonya nanti sama kualitas kegiatan, itu kan yang malu Indonesia. Jadi kami putuskan untuk membatalkan," kata Oktohari saat dihubungi kumparan pada Rabu (5/7).

Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari berjalan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Komite Olimpiade Indonesia (KOI) 2023 di Jakarta, Selasa (7/3/2023). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

"Kalaupun kami paksakan untuk bisa diadakan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Untuk apa gitu, mudharatnya itu bukan kepada negara lain, tapi kepada kita sendiri," sambungnya.

Terkait pendanaan, Menpora Dito Ariotedjo mengungkapkan telah meninjau anggaran untuk World Beach Games. Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, didapatkan Rp 446 miliar untuk gelaran World Beach Games.

"Kemenpora dalam review awal proposal pada februari 2023 sebelum saya menjabat, memang terjadi gap yang sangat jauh dari pengajuan hampir Rp 1 triliun dan hasil review sebesar Rp 221 miliar," kata Dito kepada kumparan.

"Saat saya mulai menjabat dilakukan review ulang bersama BPKP dan DJA juga sehingga menghasilkan angka Rp 446M, yang mungkin panitia juga masih merasa tidak cukup," sambungnya.

Sementara itu, Oktohari mengatakan bahwa KOI selaku panitia pelaksana (LOC) tak bisa melakukan apa-apa karena anggaran tersebut belum masuk.

"Kami ini cuma pelaksana, kan, kalau pelaksana dananya belum masuk rekening, ya, kami enggak bisa pakai, kan," ujar Oktohari.

"Masuk rekening pun risikonya jadi tinggi banget karena kalau terima Rp 400 miliar itu kalau waktunya mepet bagaimana cara tendernya? Dan nanti, kan, risikonya ada di saya sepenuhnya gitu,"

"Kalau lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, ya, lebih baik tidak dilanjutkan. Karena bisa membahayakan semuanya," tambahnya.