Infrastruktur Kurang Memadai Jadi Pemicu Terjadinya Pelecehan Seksual

Ilustrasi pelecehan seksual (Foto: Shutterstock)

Perempuan dan anak perempuan di berbagai negara seringkali merasa tidak aman ketika berada di ruang publik termasuk di Indonesia dan kota besar seperti Jakarta. Karena ternyata hingga saat ini masih banyak kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di ruang publik.

Perempuan sering mendapatkan pelecehan secara verbal, seperti komentar, siulan, hingga seruan yang bernada melecehkan. Ada juga kasus-kasus non-verbal, di mana perempuan ditatap dengan pandangan yang mengarah kepada tindakan seksual, diraba, hingga diperkosa.

Di Jakarta, kasus pelecehan kerap terjadi pada sarana transportasi saat perempuan melewati jembatan penyebrangan, saat berada di dalam Transjakarta, Commuter Line, angkutan umum, taksi online, hingga saat berjalan kaki di trotoar.

Kasus-kasus itu membuktikan bahwa infrastruktur yang tidak memadai memiliki kaitan yang kuat terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan.

Warga berjalan di samping proyek penataan ulang trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

“Ternyata terdapat hubungan yang kuat antara infrastruktur yang tidak memadai dengan kekerasan terhadap perempuan. Contohnya kurang atau tidak adanya penerangan yang cukup di jalan dan gang, trotoar yang tidak memadai, tidak adanya CCTV di tempat strategis, hingga transportasi publik yang kurang aman,” ungkap Iriantoni Almuna, di acara diskusi Infrastruktur untuk Semua yang digagas oleh UN Women dan KIAT (Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur), di Jakarta, Kamis (22/11).

Fakta tersebut diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh UN Women Indonesia. Studi tersebut bertajuk Safe City dan baru dilaksanakan pada tahun 2018 ini di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Medan Surabaya, dan Semarang.

Dari temuan-temuan tersebut, UN Women mencoba memberikan rekomendasi kepada seluruh stakeholder terkait dan juga masyarakat. Contohnya dengan menggandeng Transjakarta untuk melatih para pengemudi dan operatornya dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual, serta bersama-sama melakukan kampanye publik tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Pembicara di Acara Diskusi Infrastruktur untuk Semua di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (22/11). (Foto: dok. Avissa Harness)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan. Ia menyampaikan bahwa fasilitas transportasi di Jakarta saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Lebih inklusif dan menyediakan fasilitas khusus untuk perempuan.

Namun ia juga berharap agar kedepannya pemerintah dapat menyediakan fasilitas yang lebih tanggap ketika terjadi kekerasan atau pelecehan seksual, serta pelatihan khusus yang ramah perempuan untuk para petugas di ruang publik.

“Setidaknya seluruh petugas keamanan atau siapa saja yang bertugas di transportasi atau ruang publik diberikan pakta integritas atau peraturan yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh memanfaatkan situasi tertentu untuk melakukan kegiatan yang menjurus kepada pelecehan. Ada petunjuk yang jelas tentang bagaimana cara menolong perempuan yang pingsan, apakah yang menolong harus perempuan atau ada prosedur khusus yang harus dilakukan jika petugasnya laki-laki. Kemudian pengadaan fasilitas emergency yang ramah perempuan. Mungkin bisa juga disediakan panic button bagi perempuan yang harus memakai transportasi di malam hari dan di tempat-tempat yang sepi. Agar jika terjadi kekerasan atau pelecehan para perempuan segera ada penanganan,” ungkap Yuni kepada kumparanSTYLE.