1,3 Juta Data Diduga Bocor, Ini Tanggapan Kemendikbud

Mendikbud Nadiem Makarim di Graha Utama, kantor Kemendikbud. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Isu kebocoran data pribadi di instansi pemerintahan kembali mencuat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dikabarkan mengalami kebocoran data sebanyak 1,3 juta orang. Namun, tidak diketahui apakah ini data pelajar atau PNS yang bekerja di Kemendikbud.

Pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, dalam postingan di akun Twitter-nya @secgron mengabarkan kabar kebocoran data tersebut. Ia memberikan informasi bahwa 1,3 juta data berasal dari Kemendikbud dicuri oleh hacker dan datanya dibagikan di situs Raid Forums.

Data yang bocor di antaranya berisi NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah, nomor KK, alamat lengkap, dan lain-lain. Data yang diklaim berasal dari tahun 2015 itu, dipamerkan oleh akun Data_Baron pada 18 September 2019 dengan judul "Indonesia Students (1,3m)."

Kemendikbud sudah memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan kebocoran data tersebut. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Evy Mulyani, membantah adanya kebocoran data pegawai maupun data lainnya di Kemendikbud.

"Mencermati informasi mengenai variabel data yang dimaksud saudara Teguh Aprianto melalui akun Twitter @secgron pada tanggal 27 Mei 2020, maka pengelola data pokok pendidikan (Dapodik) dan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) menegaskan bahwa data yang dimaksud bukan berasal dari dapodik ataupun Pangkalan Data Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," jelasnya dalam keterangan yang diterima kumparan, Kamis (28/5).

Evy menjelaskan ada beberapa variabel data dari sampel yang diposting oleh Teguh Aprianto tidak berasal dari data di Dapodik dan PD Dikti. Berikut rincian variabel yang dibantah oleh Kemendikbud.

Pengelola data di lingkungan Kemendikbud disebut selalu menerapkan protokol pengamanan/perlindungan data pribadi sesuai dengan Permenkominfo 20 Tahun 2016. Kemendikbud juga mengaku selalu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan keamanan serta ketaatan pada aturan penggunaan data pribadi.

Sebelumnya, ramai pemberitaan soal hacker berhasil menjebol KPU dan mencuri sekitar 2,3 juta data warga. Data tersebut berformat .PDF dan merupakan data DPT yang digunakan saat Pemilu tahun 2014 lalu.

Hacker juga mengklaim memiliki 200 juta data WNI yang belum dibagikan. Artinya, hacker itu punya informasi pribadi hampir seluruh penduduk Indonesia yang pada 2019 lalu tercatat 267 juta jiwa, menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Data-data tersebut terdapat informasi mengenai Nama Lengkap, NIK (Nomor Induk Kependudukan), KK (Kartu Keluarga), Tempat & Tanggal Lahir, Umur, Jenis Kelamin, Status perkawinan, dan Alamat Lengkap.

Namun, KPU sudah membantah bahwa itu adalah kebocoran data. KPU mengatakan data itu merupakan data publik yang bersifat terbuka. Server milik KPU diklaim tetap aman.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.