Facebook Bakal Biarkan Komentar Akun Politisi yang Langgar Aturan

Ilustrasi logo Facebook di konferensi F8. Foto: Stephen Lam/Reuters

Menjelang Pemilu Presiden 2020 di AS, Facebook sedang berada di bawah tekanan publik yang menuntutnya agar lebih transparan terkait kebijakan konten politik. Sebelumnya, Facebook dituduh oleh pihak berwenang AS membiarkan kampanye terselubung Rusia di platform-nya untuk memenangkan Trump sebagai presiden pada 2016 lalu.

Untuk menanggapi hal tersebut, Facebook mengubah kebijakan mereka terkait posting-an politik. Sekarang, setiap posting-an Facebook dari akun politisi tidak akan dihapus walau ucapan mereka melanggar kebijakan Facebook sekalipun. Media sosial membiarkannya tidak dihapus agar masyarakat bisa membaca dan menilai sendiri perkataan politisi tersebut.

“Bukan peran kita untuk campur tangan ketika politisi berbicara,” jelas Nick Clegg, VP of Global Affairs and Communications Facebook, dalam rilis resmi di blog, Selasa (24/9).

“Ini berarti bahwa jika seseorang membuat pernyataan atau membagikan sebuah posting-an yang melanggar standar komunitas kami, kami masih akan mengizinkannya di platform kami jika kami yakin kepentingan publik untuk melihatnya melebihi risiko bahaya,” tambahnya.

Ilustrasi pengguna Facebook. Foto: Reuters

Meskipun posting-an politisi yang tidak diiklankan bebas dari aturan Facebook, mereka tetap mengingatkan bahwa komentar kejam dan tidak sensitif serta gambar kekerasan yang disebar politisi tetap masuk sebagai pelanggaran.

Tidak akan cek kebenaran pernyataan

Salah satu kebijakan lain dari Facebook untuk tidak mencampuri urusan politik adalah dengan tidak mengirimkan pernyataan politisi ke organisasi pengecek fakta. Menurut Clegg, Facebook tidak berhak mencampuri nilai kebenaran pernyataan dari politisi yang disampaikan pada saat itu juga.

Namun, dia menekankan bahwa jika seorang politisi membagikan suatu konten yang sudah terbongkar (debunked), konten itu akan diproses melalui pemeriksa fakta. Secara teori, kebijakan ini akan menghentikan politisi dari menyebarkan hoaks, yang merupakan target utama program pengecekan fakta Facebook.

Perusahaan media sosial Facebook. Foto: Dado Ruvic/Reuters

“Kami mengandalkan pemeriksa fakta pihak ketiga untuk membantu mengurangi penyebaran berita palsu dan jenis informasi yang keliru lainnya, seperti meme atau memanipulasi foto dan video,” jelas Clegg.

“Namun, ketika seorang politisi berbagi konten yang sebelumnya telah terbongkar termasuk tautan, video dan foto, kami berencana untuk menurunkan konten itu, menampilkan informasi terkait dari pemeriksa fakta, dan menolak dimasukkannya dalam iklan,” pungkasnya.