news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Layanan Publik di Indonesia Harus Diubah Sambut Era Society 5.0

1 Oktober 2021 11:32 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Diah Natalisa Deputi Pelayanan Publik Menpan RB di Media Center Kementerian PANRB.
 Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Diah Natalisa Deputi Pelayanan Publik Menpan RB di Media Center Kementerian PANRB. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
ADVERTISEMENT
Daya saing Indonesia dalam hal digital dinilai masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data World Digital Competitive Ranking, Indonesia kini ada di urutan ke-56 dari 62 negara. Untuk meningkatkan daya saing, tak hanya masyarakat, sektor layanan publik yang dikelola oleh pemerintah pun perlu melek digital.
ADVERTISEMENT
Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kemenpan RB, Diah Natalisa mengatakan, layanan publik yang dimaksud tak hanya pada sektor layanan pendidikan, tapi juga sektor lainnya. Berubahnya kualitas layanan publik berbasis digital diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat menuju era Society 5.0.
"Dibutuhkan perubahan penyelenggaraan pelayanan, tak hanya pada sektor pendidikan yang perlu beradaptasi tapi juga mencakup pada sector lainnya," kata Diah dalam kegiatan webinar 'Layanan Masyarakat Masa Depan Menuju Society 5.0' yang diadakan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagaimana dilihat, Jumat (1/10).
Diah mengakui terciptanya layanan publik berbasis digital diperlukan kerja sama dan sinergi berbagai instansi. Dia lalu menjelaskan, Society 5.0 merupakan konsep yang bermula dari pemerintah Jepang sebagai bentuk kekhawatiran terdegradasinya peran manusia dalam era Revolusi Industri 5.0.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah Jepang memperkenalkan konsep Society 5.0 atau masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi Industri 5.0," ucap dia.
"Contoh penerapan Super Smart Society ini, menurut pemerintah Jepang, seperti pemanfaatan drone ke berbagai wilayah terutama untuk menjangkau daerah bencana, lalu pemanfaatan peralatan buatan pada rumah tangga saling terkoneksi untuk meningkatkan kenyamanan di kehidupan sehari-hari."
Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kemenpan RB, Diah Natalisa. Foto: Screenshot webinar Layanan Masyarakat Masa Depan Menuju Society 5.0
Akan tetapi, Diah mengakui kondisi geografis dan juga ekonomi Indonesia berbeda dengan Jepang. Maka dari itu, diperlukan kajian dan penyesuaian agar daya saing digital dan kualitas layanan publik di Indonesia dapat membaik. Perbaikan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang dikecualikan.
"Kondisi Indonesia berbeda dengan Jepang tidak hanya dari sisi ekonomi dan materi tapi juga dari segi sosial dan budaya, tentu proses menuju Society 5.0 perlu dilakukan penyesuaian," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengeklaim pemerintahannya sudah mulai untuk menerapkan digitalisasi di sektor layanan publik, terutama di sektor pendidikan dengan membuat konten belajar online yang mudah dipahami, serta perpustakaan digital yang dapat dijangkau seluruh pelajar.
Selain itu, sambung Kustini, pihaknya juga sudah mulai menerapkan sistem pembayaran dengan memanfaatkan teknologi di sejumlah sektor ekonomi, seperti pariwisata, pasar tradisional, hingga UMKM.
"Implementasi cash less telah diterapkan di sejumlah sektor," aku Kustini.
Ilustrasi pembayaran digital via Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman mengatakan, pihaknya bakal memberikan edukasi dan mendata warga terlebih dahulu sebelum masuk ke era Society 5.0. Hal itu dilakukan agar tak ada ketimpangan yang terjadi di era Society 5.0.
ADVERTISEMENT
"Kami ingin mendata warga dari rumah ke rumah itu harus didata secara mendetail mulai dari pendidikan, kesehatan apakah keluarga itu mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah kota dan sebagainya. Dari data itu lah kita baru bisa masuk ke Society 5.0 tersebut," kata dia.
Sementara Kepala Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas Institut Teknologi Bandung (PIKKC) di Institut Teknologi Bandung, Suhono H. Supangkat mengatakan, kegiatan itu diadakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas dalam menyikapi layanan publik di era Society 5.0.
"Seperti pada pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu bangsa yang sejahtera, adil, dan cerdas. Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya manusia tapi juga kota, desa, juga kabupaten, provinsi, dan Indonesia tak lepas juga komponen dari kota dan kabupaten yaitu pelayanan masyarakat atau layanan publik," ungkap dia.
ADVERTISEMENT