Produsen Drone DJI Gugat Dephan AS Imbas Dicap Terafiliasi Militer China

Ilustrasi menerbangkan drone. Foto: Diana Grytsku/Shutterstock

DJI, produsen pesawat nirawak (drone), mengajukan gugatan hukum di Washington DC terhadap Departemen Pertahanan AS. Mereka meminta hakim negara bagian untuk menghapus namanya dari daftar "Perusahaan Militer China.”

DJI membantah dan merasa tak memiliki hubungan dengan China. Perusahaan drone itu merasa dirugikan atas klaim tersebut.

Nama DJI masuk sebagai perusahaan atau entitas terafiliasi militer China pada 2022. Atas hal tersebut, DJI mengaku kehilangan kesepakatan bisnis, serta dicap sebagai ancaman keamanan nasional.

Daftar tersebut juga membuat karyawan DJI mengalami stigmatisasi dan berulang kali dilecehkan, dihina di tempat umum.

Drone DJI Mavic 2 Enterprise. Foto: Bianda Ludwianto/kumparan

Dilansir The Verge, Departemen Pertahanan AS tidak memberikan penjelasan apa pun kepada DJI tersebut atas penunjukannya sebagai “Perusahaan Militer China.”

Tim hukum DJI meminta Hakim Distrik AS di Washington untuk memerintahkan penghapusan DJI dari daftar.

Sulit jalin kontrak bisnis

Masuknya nama DJI membuat mereka dilarang membuat kontrak dengan berbagai lembaga Pemerintah Federal AS. menurut laporan Reuters.

Angkatan Darat AS pernah meminta unit-unitnya untuk berhenti menggunakan pesawat nirawak DJI paling cepat pada 2017. Dua tahun kemudian, Departemen Dalam Negeri AS menghentikan armada pesawat nirawak DJI karena risiko mata-mata.

Fepartemen Keuangan AS menambahkan DJI ke dalam daftar terafiliasi industri Militer China pada 2021. Perusahaan dianggap telah menyediakan drone untuk Pemerintah China agar dapat melakukan pengawasan terhadap warga Uighur, dan menyatakan DJI terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia serius sebagai akibatnya.

DJI Mavic Air. Foto: DJI

Dalam pembelaannya, DJI telah berulang kali mengeklaim bahwa pihaknya tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok, bahwa pihaknya "tidak ada hubungannya dengan perlakuan terhadap warga Uighur di Xinjiang.”

DJI hanya menjual drone yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berada di luar kendalinya, menurut laporan. The Verge.

Meskipun DJI mengakui dalam pengaduannya bahwa ada dua dana investasi milik China melakukan investasi minoritas di perusahaan tersebut, DJI mengklaim bahwa Shanghai Free Trade Zone Equity Fund memiliki "kurang dari 1% saham DJI dan kurang dari 0,1% hak suara DJI.”