WhatsApp Sebar Notifikasi Kebijakan Baru, Tetap Tak Sediakan Opsi Tolak
PerbesarWhatsApp kembali memberikan notifikasi terbaru soal kebijakan privasi teranyar mereka yang kontroversial ke lebih banyak pengguna. Notifikasi ini pertama kali terpantau oleh kumparanTECH pada Senin (8/3), lewat update versi 2.21.4.22 di Google Play Store, dan kini telah muncul di lebih banyak smartphone Android pada Minggu (14/3) sore.
Di notifikasi itu WhatsApp tetap tidak menyediakan opsi untuk pengguna menolak kebijakan baru mereka. Pengguna hanya bisa klik link yang disediakan untuk informasi lebih lanjut, klik ‘Accept’, atau mengetuk tanda ‘X’ di bagian kanan atas antarmuka yang fungsinya hanya menutup notifikasi, bukan menolak kebijakan baru.
Notifikasi ini terletak di bagian atas antarmuka WhatsApp, tepat di atas sesi chat pertama di history obrolan kamu. Berdasarkan pantauan kumparanTECH dalam seminggu notifikasi ini pertama kali muncul, ia akan hadir kembali beberapa hari setelah ditutup oleh pengguna.
Melalui notifikasi ini, WhatsApp memberikan sejumlah pesan kunci terkait kebijakan privasi mereka yang kontroversial sejak diperkenalkan pada awal tahun ini.
Kebijakan yang dimaksud WhatsApp meliputi bagaimana aplikasi memproses data pengguna, bagaimana perusahaan dapat menggunakan layanan yang di-hosting Facebook untuk menyimpan dan mengelola obrolan WhatsApp, dan bagaimana WhatsApp akan segera bermitra dengan Facebook untuk menawarkan integrasi yang lebih dalam di semua produk perusahaan induk.
Kebijakan ini hanya berlaku pada sesi chat pengguna dengan akun WhatsApp Business API saja, di mana sesi chat itu tidak lagi terenkripsi secara end-to-end. WhatsApp Business API merupakan layanan WhatsApp khusus untuk perusahaan melayani konsumennya lewat chat. Ia merupakan satu-satunya layanan WhatsApp yang berbayar, di mana para penggunanya berasal dari perusahaan besar.
WhatsApp sebenarnya telah menegaskan bahwa pengguna mereka mesti menerima kebijakan ini. Kalau tidak, mereka tak bisa memakai layanan WhatsApp mulai dari chat sampai telepon. Bagaimanapun, akun mereka tetap disimpan oleh WhatsApp jika sewaktu-waktu mereka berubah pikiran.
Perwakilan WhatsApp menyebut bahwa mereka tetap memberikan pilihan bagi pengguna yang chat-nya enggak mau dibagikan ke Facebook.
“Dengan kebijakan ini, orang punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk berbicara dengan (akun) Business (API) atau tak mau berbicara dengan (akun) Business (API). Pilihan itu terserah kamu,” kata Sravanthi Dev, Direktur Komunikasi WhatsApp Asia Pasifik, kepada sejumlah jurnalis di Indonesia pada 17 Februari 2021 lalu.
Praktik membagikan data ke Facebook semacam ini sudah dilakukan WhatsApp sejak 2016. Perusahaan menyebut pengumuman kebijakan baru itu bertujuan untuk lebih transparan terhadap pengguna.
Meski demikian, saat itu WhatsApp masih memberikan pilihan pengguna untuk menolak membagikan datanya ke Facebook. Nah, ketiadaan opsi untuk menolak saat ini, dan rekam jejak penyalahgunaan data pengguna oleh Facebook, membuat para pengguna WhatsApp khawatir.
Penolakan dari para pengguna membuat WhatsApp mengundur penerapan kebijakan baru mereka itu, dari yang awalnya dimulai pada 8 Februari 2021 menjadi 15 Mei 2021.
WhatsApp sendiri menyebut bahwa kontroversi kebijakan baru mereka disebabkan oleh misinformasi. Oleh karena itu, sejak pertengahan Februari lalu WhatsApp sudah ancang-ancang memberikan klarifikasi terbaru lewat pemberitahuan di aplikasi mereka.
Tak beri kuasa penuh ke pengguna
Sravanthi mengeklaim bahwa WhatsApp telah memberikan pilihan kepada pengguna kepada siapa mereka mau ngobrol. “Dengan kebijakan ini, orang punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk berbicara dengan (akun) Business (API) atau tak mau berbicara dengan (akun) Business (API). Pilihan itu terserah kamu,” ujar Sravanthi.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, kebijakan baru WhatsApp belum mengakomodasi hak pengguna untuk memilih data apa saja yang boleh diproses.
Wahyudi menjelaskan, dalam menjalankan layanan, platform digital memang memerlukan data pribadi penggunanya. Namun, pengguna mesti tetap memegang kontrol penuh data pribadi macam apa yang boleh diambil platform.
"Ada data-data dasar yang boleh diambil oleh penyedia layanan dengan tetap kontrol penuh si pengguna layanan. Prinsip perlindungan data pribadi kan demikian," kata Wahyudi kepada kumparanTECH, Kamis (16/2).
"Cuma, masalahnya kan terms of service hari ini belum secara keseluruhan mengakomodasi pilihan untuk opt in, opt out. Ini yang ke depan perlu diperbaiki dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)," ucapnya, sembari menekankan bahwa platform digital perlu menjelaskan data macam apa yang mereka koleksi dari pengguna.
WhatsApp memang menghimpun sejumlah data dasar agar pengguna bisa menggunakan layanan mereka. Data dasar ini berupa nomor telepon, IP (internet protocol) address, hingga jaringan internet yang dipakai pengguna saat chat.
Meski demikian, masih belum jelas data chat dengan akun WhatsApp Business API macam apa yang bakal dibagikan WhatsApp dengan layanan hosting Facebook. Perwakilan WhatsApp hanya menyebut data yang dihimpun itu “spesifik”, tanpa mengelaborasi lebih lanjut detailnya.
"Ketika kamu ngobrol dengan (akun WhatsApp) Business yang memakai produk API kami, kebanyakan percakapan ini sangat customer-centric. Jadi, informasi yang dibagikan kepada mereka sangat spesifik dan itu cenderung distandarisasi juga,” terang Sravanthi.
Situs web resmi WhatsApp juga tak menjabarkan data apa yang bakal dikoleksi perusahaan yang pakai layanan hosting dari sesi chat akun WhatsApp Business API. Namun, mereka mengeklaim tak ada data tambahan yang bakal diambil selain data dasar.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permadi, mengatakan pemerintah meminta WhatsApp untuk menghargai hak-hak pengguna termasuk keamanan data pribadi aplikasi tersebut.
"Sehubungan dengan perubahan kebijakan privasi Whatsapp, Kominfo telah menerima klarifikasi dari Whatsapp, termasuk penjelasan mengenai hilangnya end-to-end encryption untuk pengguna WhatsApp Business API (WABA)," kata Dedy, Jumat (19/2).
"Kominfo menekankan bahwa Whatsapp harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada publik mengenai perubahan Kebijakan Privasi tersebut, dan melakukan penerjemahan Kebijakan Privasi dalam Bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti publik."