Kemenpar Fokuskan Pengembangan Homestay di 10 Destinasi Bali Baru

Salah satu homestay di Desa Samiran. Foto: Dok. Kementerian Pariwisata

Selain menetapkan 10 Bali Baru atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) untuk mendongkrak pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) juga akan memfokuskan pengembangan homestay di tiap-tiap destinasi wisata unggulan tersebut.

Dalam hal ini, Kemenpar bekerja sama dengan PT Sarana Multigriya Financial juga telah melakukan penandatanganan kerja sama terkait pelaksanaan dukungan pembiayaan pondok wisata atau homestay di 10 DPP.

Penandatanganan MOU Kemenpar dan PT Sarana Multigriya Financial (Persero). Foto: Dok. Kementerian Pariwisata

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Henky Manurung dan Direktur Manajemen Risiko dan Operasional SMF, Trisnadi Yulrisman.

“Untuk tahun ini fokusnya di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Seperti tadi contohnya Jatigede, Sumedang sudah mengajukan audiensi dengan SMF berarti akan sangat mungkin dengan adanya program kerja sama ini bisa juga untuk dibiayai,” ujar Henky di sela-sela rapat Pengembangan Homestay di 10 Destinasi Wisata Prioritas (DPP) di Gedung Sapta Pesona, Kemenpar, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (10/7).

Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kemenpar, Hengky Manurung (kiri) dan Direktur Manajemen Risiko Operasional SMF, Trisnadi Yulrisman. Foto: Dok. Kementerian Pariwisata

Adapun dalam kerja sama ini, SMF berperan sebagai pemberi pembiayaan homestay kepada masyarakat di desa atau lokasi wisata melalui lembaga penyalur yang ada di tiap-tiap daerah dari 10 destinasi prioritas tersebut.

Sementara itu, menurut Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Kemenpar, Anneke Prasyanti, homestay yang dibangun berada di titik-titik yang memiliki potensi pariwisata.

“Untuk teknisnya sendiri, selalu harus ada potensi wisatanya apa dan kemudian harus disupport Pokdarwis atau ada pengelola desanya. Dari situ baru kita breakdown untuk kebutuhan pendanaan khusunya homestaynya, ujar Anneke.

Ia pun menjelaskan, bahkan ada beberapa wisatawan yang datang ke beberapa destinasi tersebut ada yang tidak bisa menginap karena belum direnovasi atau fasilitasnya yang terbilang minim.

“Kita akan selalu verifikasi dari sana. Dari data yang kami punya kami akan koordinasi dengan SMF dan mapping lagi ke lapangan dan SMF akan mereview Pokdarwisnya sepertinya apa potensi pariwisatanya,” imbuhnya.

Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Kemenpar, Anneke Prasyanti. Foto: Dok. Kementerian Pariwisata

Sebelumnya pada 11 Februari lalu, SMF didampingi dan Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Kemenpar telah melakukan penyaluran pembiayaan homestay bekerja sama dengan BUMDes di dua destinasi wisata yakni Desa Wisata Samiran, di Kecamatan Selo, Boyolali, Jateng dan Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul, Yogyakarta.

“Aset pariwisata itu dari rumahnya sudah aset pariwisata, jadi rumah Jawa harus beda sama rumah di Lombok atau rumah yang di Toba,” tambah Anneke.

Kedua desa wisata yang dipilih tersebut merupakan desa wisata yang terletak di salah satu penyangga dari 10 DPP di Indonesia.

“Ada homestay yang dibangun baru atau renovasi tetapi tetap konsepnya di desa wisata dikelola pokdarwis bukan milik perorangan atau bukan investor dari kota besar. Jadi memang untuk pemberdayaan desa,”

“Untuk pengembangannya satu per satu di destinasi prioritas, dan kami support dari database atau asset pariwisata dan mereka yang akan verifikasi. Jogja dan Borobudur sudah berjalan dan selanjutnya Lombok,” ungkap Anneke.

Selain itu, menurut Anneke, salah satu kendala yang dihadapi adalah bagaimana cara mengatasi kecemburuan sosial yang terjadi di tiap daerah tersebut. Padahal, menurutnya penetapan destinasi prioritas itu bertujuan untuk menyamaratakan pembangunan pariwisata di tiap daerah.

“Pak Jokowi menetapkan destinasi prioritas, supaya yang tadinya belum terdengar jadi terdengar dan yang belum dibangun jadi terbangun. Bukan kami meninggalkan tapi kita fokus ke destinasi yang membutuhkan pembangunan,” imbuhnya.

Kemenpar menargetkan pembangunan 10 ribu kamar homestay pada tahun ini dan saat ini kurang lebih sudah teralisasi sekitar 4.776 kamar di seluruh Indonesia.

Ketika disinggung mengenai destinasi wisata yang berada di daerah rawan bencana, Anneke mengungkapkan semua homestay yang akan dibangun khususnya di daerah rawan tersebut akan menggunakan konsep arsitektur nusantara.

“Jadi untuk kawasan tsunami kemarin Lampung dan Banten memang ada beberapa titik yang tidak boleh dibangun homestay di tempat itu. Homestay yang dibangun nantinya memiliki arsitektur nusantara dengan kearifan lokal. Semua konstruksi rumah asli Indoensia itu tahan gempa dan harus dibangun di titik yang tepat,” ujar Anneke.

Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko dan Operasional SMF, Trisnadi Yulrisman, berharap agar program ini dapat dimanfaatkan masyarakat luas.

“Pembiayaan homestay ini adalah bagian dari komitmen SMF membantu program pemerintah mengembangkan destinasi wisata nasional. SMF berharap masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan homestay ini untuk membangun atau memperbaiki kamar rumah yang akan disewakan kepada wisatawan sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi pemilik dan menciptakan lapangan kerja,” pungkas Trisnadi.