PHRI Jakarta Sebut Industri Hotel Tertekan: Tamu Sepi, Biaya Operasional Naik

Ilustrasi tamu hotel. Foto: Dragon Images/Shutterstock

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Khusus Jakarta mengungkapkan industri perhotelan di Jakarta kian tertekan. Hal ini disebabkan berbagai hal, mulai dari turunnya okupansi hotel pada triwulan pertama 2025, hingga biaya operasional yang meningkat tajam.

Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta), Sutrisno Iwantono, mengatakan dalam survei terbaru yang dilakukan pada anggotanya, ditemukan bahwa 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.

Seiring dengan hal tersebut, banyak pelaku usaha terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, serta menerapkan berbagai strategi efisiensi operasional.

"Industri ini tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Tingkat hunian hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkat tajam dan membebani kelangsungan usaha," kata Sutrisno, seperti dikutip dari keterangan resminya.

Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (21/12/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

BPD PHRI DK Jakarta mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan kondisi ini memburuk. Pertama, penurunan tingkat hunian dan pendapatan.

Dari hasil survei yang dilakukan, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

Penurunan dari pasar pemerintah ini semakin memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik. Hal ini terjadi karena kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kunjungan ke Jakarta masih tergolong sangat kecil.

Ilustrasi pintu masuk kamar hotel. Foto: Dragon Images/Shutterstock

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, rata-rata persentase kunjungan wisman hanya mencapai 1,98 persen, per tahun jika dibandingkan dengan wisatawan domestik. Kondisi ini mencerminkan kurang efektifnya strategi promosi dan program pemerintah dalam mendatangkan turis mancanegara, khususnya ke Jakarta.

"Ketidakseimbangan struktur pasar menunjukkan perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional," ujar Sutrisno.

Kedua, kenaikan biaya operasional. Tidak hanya dihadapkan pada berkurangnya pasar, pelaku usaha hotel juga harus menanggung peningkatan biaya operasional yang signifikan.

Tarif air dari PDAM mengalami kenaikan hingga 71 persen, sementara harga gas melonjak 20 persen. Beban tersebut diperberat dengan kenaikan tahunan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tercatat meningkat hingga 9 persen tahun ini.

Dengan tekanan dari sisi pendapatan dan biaya yang tidak seimbang, banyak pelaku usaha mulai mengambil langkah-langkah antisipatif.

Ilustrasi tamu hotel. Foto: DG FotoStock/Shutterstock

Sebanyak 70 persen responden dalam survei BPD PHRI DK Jakarta menyatakan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan.

Responden memprediksi akan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 10-30 persen. Selain itu, 90 persen responden melakukan pengurangan daily worker, dan 36,7 persen responden akan melakukan pengurangan staf.

Ilustrasi Days Hotel by Widham Singapura. Foto: Dok. Days Hotel

Ketiga, kerumitan regulasi dan sertifikasi. Pelaku industri juga dihadapkan pada tantangan administratif berupa regulasi dan sertifikasi yang dinilai rumit dan memberatkan.

Banyaknya jenis izin yang harus dipenuhi, seperti izin lingkungan, sertifikat laik fungsi, hingga perizinan minuman beralkohol. Selain itu, proses birokrasi yang panjang, duplikasi dokumen antarinstansi, serta biaya yang tidak transparan dinilai menghambat kelangsungan usaha.

Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tanpa langkah konkret dan strategi pemulihan yang tepat, industri perhotelan sebagai salah satu tulang punggung pariwisata dan penyerap tenaga kerja berpotensi mengalami krisis berkepanjangan yang dampaknya bisa meluas ke sektor lain.

Dampak Terhadap Industri Hotel dan Restoran

Ilustrasi staf hotel. Foto: David Tadevosian/shutterstock

Dampak dari kondisi tersebut tidak terbatas pada sektor hotel dan restoran semata. Industri hotel dan restoran selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah DK Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta. Penurunan kinerja sektor ini juga membawa efek domino terhadap sektor lain, seperti UMKM, petani, pemasok logistik, dan pelaku seni-budaya, mengingat eratnya keterkaitan rantai pasok, dan ekosistem industri pariwisata.

Usulan PHRI ke Pemerintah

Ilustrasi kamar hotel. Foto: Shutterstock

Menanggapi situasi ini, BPD PHRI DK Jakarta mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis.

Beberapa usulan yang disarankan meliputi pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat, peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah, dan berkesinambungan, penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi, peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral, serta penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antarinstansi agar lebih efisien dan transparan.

PHRI DK Jakarta berharap pemerintah dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi.