Seragamnya Sama, Kehidupannya Berbeda: Kelas Sosial di Balik Bangku Sekolah

Ilustrasi Ketimpangan di Sekolah | Generated by Gemini.ai

Setiap pagi, jutaan anak Indonesia berangkat ke sekolah dengan pakaian yang tampak sama: kemeja putih, bawahan merah, biru, atau abu-abu, dan dasi atau topi yang seragam. Seragam memang dirancang untuk menyatukan. Ia menyamarkan perbedaan, menciptakan rasa kebersamaan, dan menegaskan bahwa di dalam kelas semua murid berdiri di garis start yang sama. Namun, di balik kain yang serupa itu tersimpan kehidupan yang sangat berbeda: ada yang diantar mobil dan pulang ke rumah dengan wifi cepat serta jadwal les privat, ada yang berjalan kaki atau menumpang ojek, lalu pulang membantu orang tua berjualan.

Sekolah sebagai Janji Kesetaraan

Dalam gagasan ideal, pendidikan adalah "jalan mobilitas sosial". Anak dari keluarga mana pun, asalkan rajin dan cerdas, dapat naik tangga sosial. Perspektif fungsionalisme klasik, misalnya yang dikembangkan Émile Durkheim dan dilanjutkan Talcott Parsons, memandang sekolah sebagai lembaga yang menyosialisasikan nilai bersama dan menyeleksi individu berdasarkan prestasi (meritokrasi). Ranking, nilai rapor, dan ujian dianggap alat ukur yang netral.

Masalahnya, meritokrasi hanya adil jika semua orang memulai dari titik yang sama. Di sinilah realitas berbicara lain.

Sebelum Bel Berbunyi: Perbedaan yang Dibawa dari Rumah

Anak tidak datang ke sekolah sebagai kertas kosong. Mereka membawa bekal yang sangat berbeda dari rumah masing-masing.

Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menjelaskannya melalui konsep modal. Selain modal ekonomi (uang dan harta), ada modal kultural, yaitu kebiasaan, selera, kosakata, cara berbicara, dan pengetahuan yang diwariskan keluarga. Anak yang sejak kecil dibacakan buku, diajak ke museum atau berwisata, terbiasa berdiskusi dengan orang tua yang berpendidikan, dan mengenal bahasa baku serta istilah akademik akan lebih "nyambung" dengan budaya sekolah. Ada pula modal sosial, yakni jaringan relasi: anak yang orang tuanya mengenal guru, kepala sekolah, atau alumni berpengaruh sering kali lebih mudah mendapat informasi, kesempatan, bahkan perlakuan istimewa.

Ketiga modal ini bekerja bersama membentuk habitus, yaitu pola pikir dan kebiasaan yang tertanam sejak kecil dan terasa "alami". Anak dari keluarga mapan cenderung berani bertanya, percaya diri presentasi, dan membayangkan masa depan di perguruan tinggi. Anak dari keluarga prasejahtera mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa kuliah "bukan untuk orang seperti kami". Bukan karena mereka kurang mampu, melainkan karena lingkungan membentuk batas apa yang terasa mungkin.

Kurikulum yang Tidak Tertulis

Sekolah juga mengajarkan hal-hal yang tidak ada di silabus. Samuel Bowles dan Herbert Gintis menyebutnya sebagai hidden curriculum (kurikulum tersembunyi) dalam teori korespondensi mereka. Menurut keduanya, relasi di sekolah, seperti kepatuhan pada aturan, hierarki guru-murid, dan penilaian eksternal, mencerminkan relasi di dunia kerja kapitalis. Sekolah, dengan demikian, ikut menyiapkan siapa yang kelak menjadi pemimpin dan siapa yang menjadi pekerja yang patuh.

Dalam keseharian, hal ini tampak pada hal-hal kecil: siapa yang dipercaya menjadi ketua OSIS atau perwakilan lomba, siapa yang dianggap "berpotensi" sehingga mendapat bimbingan lebih, dan siapa yang cepat dicap "nakal" atau "malas" karena sering terlambat, padahal harus lebih dulu mengantar adik atau membantu di warung.

Bourdieu bersama Jean-Claude Passeron menyebut mekanisme ini sebagai reproduksi sosial. Sekolah menilai semua murid dengan standar budaya kelas menengah-atas (cara bicara, cara menulis, cara bersikap), lalu menyebut hasilnya sebagai "kemampuan". Anak yang sudah akrab dengan standar itu tampak unggul secara alami, sementara anak lain dinilai kurang. Ketimpangan pun terlihat sah, seolah murni hasil usaha pribadi. Bourdieu menamakan proses penyamaran ini kekerasan simbolik: dominasi yang diterima karena dianggap wajar.

Bahasa, Gawai, dan Les Tambahan

Perbedaan kelas juga muncul dalam bahasa. Basil Bernstein membedakan restricted code (bahasa yang bergantung pada konteks dan pengalaman bersama) dengan elaborated code (bahasa yang eksplisit, abstrak, dan runtut). Sekolah umumnya menuntut kode yang kedua, yang lebih akrab bagi anak dari keluarga terdidik. Anak lain bukan tidak cerdas, tetapi harus belajar "bahasa kedua" sekolah sambil mengejar materi.

Di Indonesia, ketimpangan ini terasa konkret:

• Akses teknologi. Pembelajaran daring pada masa pandemi menunjukkan jurang antara siswa yang punya laptop dan sinyal stabil dengan yang berbagi satu ponsel sekeluarga.

• Bimbingan belajar. Les privat dan bimbel membantu anak menghadapi ujian dan seleksi masuk sekolah atau kampus favorit, tetapi tidak semua keluarga sanggup membayarnya.

• Pilihan sekolah. Sekolah swasta elite, sekolah negeri unggulan, dan sekolah di daerah terpencil menawarkan fasilitas, jaringan, dan reputasi yang jauh berbeda. Kebijakan seperti zonasi, beasiswa, atau program bantuan memang berupaya menambal kesenjangan, tetapi efeknya bergantung pada pelaksanaan dan pada modal yang dimiliki keluarga untuk mengakses informasinya.

• Waktu dan beban non-akademik. Anak yang harus bekerja paruh waktu atau mengurus rumah punya lebih sedikit waktu untuk belajar dan berorganisasi.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Mengenali kelas sosial di balik bangku sekolah bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk merancang keadilan yang lebih nyata. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:

1. Guru yang peka konteks. Memahami latar belakang murid sebelum menilai kedisiplinan atau kemampuan, dan memberi dukungan tambahan, bukan label.

2. Pembelajaran yang inklusif secara budaya. Mengajarkan secara eksplisit "aturan main" akademik (cara menulis, presentasi, mencari beasiswa) agar tidak hanya dikuasai anak yang sudah terbiasa.

3. Kebijakan afirmatif yang tepat sasaran. Bantuan dana, beasiswa, dan akses teknologi perlu disertai pendampingan dan informasi yang mudah dijangkau.

4. Mengurangi budaya pamer. Sekolah dapat menekan simbol status, seperti merek barang atau acara berbiaya tinggi, yang memperlebar jarak antarmurid.

5. Evaluasi yang lebih adil. Menilai proses dan perkembangan, bukan semata hasil akhir yang dipengaruhi oleh fasilitas di luar sekolah.