Dampak Pencabutan Kebijakan PPKM di Jawa Barat

sumber Dokpim Biro Adpim Pemprov. Jabar

Pandemi Covid 19 sudah hampir 3 tahun melanda Indonesia merubah segala bentuk kehidupan masyarakat, baik dalam berinteraksi, bertransaksi, melakukan aktivitas bekerja, belajar mengajar dsb. Di awal tahun 2023 ini telah dilakukan Pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diseluruh Indonesia yang diumumkan Presiden Joko Widodo dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan segala sesuatunya atas pencabutan kebijakan PPKM ini, tetapi hal ini bukan suatu pernyataan bahwa Covid 19 telah usai.

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pencabutan PPKM memang di respon dan diantisipasi dengan lebih cepat. Jawa Barat dengan jumlah penduduk hampir seperlima dari jumlah penduduk Indonesia menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu lebih sigap dalam mengantisipasi setiap kebijakan Pemerintah Pusat terkait Covid 19 ini dengan Langkah strategis sebagai awalan, pasca pencabutan PPKM di wilayah Jawa Barat khususnya.

Dari hasil data capaian vaksinasi per Provinsi, Jawa Barat menduduki peringkat 9 (Sembilan) setelah Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah, berdasarkan data KPC PEN per 1 Januari 2023 dengan klasifikasi masyarakat umum, persentase capaian dosis pertama sebesar 86,3%, dosis kedua sebesar76,4% dan dosis ketiga sebesar 3 47,3%. Berdasarkan data tersebut memang perlu lebih diakselerasi pemberian vaksinasi di wilayah Jawa Barat sehingga ketercapaiannya dapat meningkat di tahun 2023 ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa Langkah strategis dalam mengantisipasi pencabutan kebijakan PPKM ini dengan tetap mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri, dengan cara pertama tetap mendorong masyarakat melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (booster). Kedua, terkait protokol kesehatan, tetap mendorong masyarakat menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengingatkan kepada masyarakat bahwa resiko penularan Covid 19 masih bisa terjadi. Ketiga, mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaaan bagi yang bergejala Covid 19, memberikan perhatian kepada komunitas yang rentan terdampak Covid 19 seperti panti jompo, sekolah asrama, panti asuhan serta melakukan testing jika terjadi kontak erat dengan kasus terkonfirmasi covid 19. Keempat, mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi dengan mengoptimalkan semua kanal media sosial dan tokoh masyarakat yang berpengaruh.

Langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat disambut baik oleh warga Jawa Barat, mengingat pencabutan kebijakan PPKM ini memiliki dampak bagi seluruh elemen masyarakat. Pencabutan kebijakan PPKM ini memang seperti penegasan atas pelonggaran dan relaksasi yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir yang menjadikan aktivitas masyarakat kembali normal. Sekolah sudah kembali dibuka, anak-anak sudah mulai bersekolah seperti biasa dalam beberapa bulan terakhir dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Aktivitas di pasar-pasar tradisional juga sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk bertransaksi. Pusat perbelanjaan juga sudah mulai ramai dengan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menggunakan aplikasi peduli lindungi di setiap pintu masuk pusat perbelanjaan.

Aktivitas masyakat dalam menggunakan moda transportasi umum juga sudah berangsur normal beberapa bulan terakhir ini. Bahkan di akhir tahun 2022 Kota Bandung menjadi destinasi wisatawan lokal favorit setelah Bali dan Yogyakarta. Beberapa moda transportasi antar kota dan antar provinsi juga sudah berjalan secara normal, bahkan di akhir tahun tiket kereta api dan pesawat pada harga tertinggi juga menjadi incaran masyarakat untuk berwisata baik di dalam negeri maupun ke Luar Negeri.

Perekonomian di Jawa Barat juga meningkat di kwartal keempat tahun 2022 melebihi kwartal sebelumnya ditahun yang sama pada masa relaksasi. Tentu hal ini menjadi berita baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat dan masyarakat Jawa Barat untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi pasca dicabutnya PPKM di Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya di sepanjang tahun 2023 ini.Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengantisipasi dampak dan resiko akibat dicabutnya kebijakan PPKM oleh Pemerintah Pusat tidak akan berhasil tanpa partisipasi seluruh elemen masyarakat dan kedewasaan masyarakat dengan tetap waspada, menjaga gotong royong, dan memahami pentingnya hidup bersih dan sehat, mengingat Covid 19 masih ada serta menerapkan protokol kesehatan di setiap kerumunan masyarakat. Terkait dengan kerumunan yang tercipta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tetap selektif memberikan rekomendasi keramaian terhadap segala bentuk kegiatan masyarakat yang memberikan ruang untuk berkerumun.

Pencabutan kebijakan PPKM selain berimbas berdampak kepada masyarakat umum, dunia usaha, transportasi,perekonomian global, juga berdampak bagi ASN terutama ASN Provinsi Jawa Barat, yang sudah terbiasa bekerja dengan model team of teams dengan dasar kolaborasi yang lebih fleksibel, tentu perlu dipikirkan lebih lanjut pasca pencabutan PPKM, kebijakan terkait model bekerja teams of teams dengan sistem bekerja Work From Anywhere (WFA) yang sempat disosialisasikan di tahun 2022 lalu. Pertimbangan diberlakukannya kebijakan WFA ini atas dasar efektif dan efisien menuju Dynamic Governance. WFA ini perlu diimplementasikan dengan menggunakan formula yang lebih pas terkait tunjangan, reward, punishment, jenis output yang dihasilkan, beban kerja dan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan saat WFA. Kebijakan WFA ini perlu diimplementasikan segera, mengingat kebijakan ini dapat menjadi penguat sistem kerja team of teams dengan hari kerja dan jam kerja yang lebih fleksibel (fleksible working arrangement) dengan mitigasi resiko yang terukur.

Segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerlukan dukungan seluruh sumber daya baik internal organisasi dan seluruh elemen masyarakat. Selain itu untuk mengatasi dampak akibat pencabutan kebijakan PPKM masih sangat diperlukan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 di tahun 2023 ini.