Tantangan Jawa Barat dalam Penanganan Inflasi Sektor Pangan

sumber Biro Adpim Provinsi Jawa Barat

Inflasi merupakan kata yang sering terdengar akhir-akhir ini, makna inflasi tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Masyarakat saat ini hanya memahami realita kebutuhan pokok semakin mahal sehingga keinginan untuk membeli produk selain kebutuhan pokok menjadi jauh berkurang. Kondisi masyarakat saat ini hanya ingin bertahan hidup dan menjaga kualitas makanan dengan mengganti bahan makanan yang nilai gizinya sama dan harganya lebih murah. Kondisi perekonomian masyarakat di tahun ini memang serba sulit, selain bahan pangan yang harganya mulai merangkak naik, tingkat pengangguran juga relatif masih tinggi. Kondisi masyarakat ini juga dialami oleh masyarakat di Jawa Barat.

Inflasi yang diprediksi masih akan terjadi di tahun 2023 membuat kondisi perekonomian tidak stabil, dengan jumlah uang yang sama dapat membeli lebih sedikit barang daripada sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penjual berbondong-bondong ingin menaikan harga barang sehingga mengakibatkan kemampuan membeli masyarakat akan semakin rendah. Inflasi memberikan dampak luas bagi masyarakat dalam berbagai sektor, utamanya sektor pangan. Provinsi Jawa barat dengan jumlah penduduk hampir seperlima penduduk Indonesia dan termasuk salah satu Provinsi terbesar di Indonesia, masalah sosial kemasyarakatan menjadi perhatian utama. Hingga saat ini sektor pertanian dan pangan merupakan sektor andalan di Jawa Barat. Komoditas yang andil dalam peningkatan inflasi sampai dengan Juli 2022 cabai merah (0.2%), bawang merah (0,188%), cabe rawit (0,03%) (data biro Perekonomian Pemprov Jabar, Juli 2022), hal ini tentu membutuhkan antisipasi bersama.

Apabila dilihat dari data indeks ketahanan pangan di Jawa Barat tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,55% dari tahun 2020 (Biro Perekonomian Jabar). Tindakan antisipasi dari stakeholders terkait termasuk didalamnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menstabilkan kondisi harga pangan di Jawa Barat sangat diperlukan. Berlangsungnya tren peningkatan inflasi pangan di Jawa Barat yang diperkirakan dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya input produksi (terutama pupuk). Selain itu, dampak inflasi yang tinggi dapat mendorong isu sosial dan menurunkan kesejahteraan. Komoditas pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi salah satu industri unggulan berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Peningkatan harga pangan secara berkelanjutan berpotensi menekan daya beli masyarakat dan menimbulkan kenaikan biaya produksi (cost push) produk olahan pangan.

Mengatasi berbagai persoalan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Barat harus kolaborasi menjadi kunci. Kolaborasi bersama dalam penanganannya dengan mensinergikan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatnya ketahanan pangan. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi Nasional. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga menyediakan anggaran yang cukup besar berasal dari APBD 2022 dalam upaya penanganan dan pengendalian inflasi di Jawa Barat sesuai amanah dari SE Mendagri 500/4825/SJ. Kegiatan pengendalian inflasi terkait ketahanan pangan mengalokasikan anggaran pada dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas-dinas inilah yang menjadi koordinator (leading sector), sesuai tugas dan fungsinya mengkoordinasikan dan melakukan langkah konkret dalam penanganan inflasi di Jawa Barat.

Selain menyediakan anggaran penanganan inflasi di sektor pangan, Provinsi Jawa Barat juga telah memiliki berbagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan inflasi di sektor ketahanan pangan. Pertama, pelibatan berbagai stakeholders terkait seperti kepolisan, kejaksaan, TNI, tim penggerak PKK dalam upaya pengendalian inflasi di daerah Jawa Barat. Kedua melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan pangan daerah melalui berbagai kegiatan berbasis teknologi tepat guna misal gerakan menanam tanaman pangan seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang menanam cabe, tomat di lingkungan Gedung sate, menggerakkan program petani milenial, gerakan hemat energi dan pangan. Ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah lain yang memiliki surplus komoditas pangan dalam menjaga ketersediaan komoditas pangan dan mampu mengidentifikasi bahan pangan apa saja yang mengalami krisis sehingga dapat saling mengisi antar Pemerintah Daerah. Keempat, melaksanakan monitoring langsung ke lapangan untuk mengecek harga, ketersediaan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan. Kelima, melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dan cepat dengan stakeholders melalui pemanfaatan teknologi informasi misal dengan membuat grup whatsapp untuk memberikan laporan secara rutin yang berjenjang. Keenam, mengalokasikan dana Bantuan Tunai Langsung dan dana bantuan sosial sebagai pendistribusian atau pengangkutan kebutuhan bahan pokok.

Persoalan Inflasi memang harus ada peran Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, tentu tidak hanya pemerintah yang terlibat. Peran pemerintah membutuhkan keterlibatan stakeholders lain. Kolaborasi menjadi kunci penanganan inflasi di Jawa Barat, melalui kerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini pengusaha, akademisi, kelompok masyarakat (kelompok petani) dan media diperlukan dalam menjawab tantangan penanganan inflasi sektor pangan di Jawa Barat.