Menyinergikan Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Membangun Ekonomi yang Kuat

foto ilustrasi: Lintang Alia Dhia Ulhaq, ilustrasi infografis ini menggambarkan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal dalam membangun ekonomi yang kuat. Di sisi kiri terdapat bangunan klasik bertuliskan "Kebijakan Moneter", melambangkan peran bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan. Di sisi kanan terdapat koper besar bertuliskan "Kebijakan Fiskal", merepresentasikan peran pemerintah dalam belanja negara dan pajak. Di antara keduanya, terdapat simbol roda gigi, grafik panah naik, dan koin emas, yang menunjukkan kolaborasi kedua kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Warna biru dan oranye menonjolkan keseimbangan antara stabilitas dan progres.

Dalam menghadapi dinamika global yang sarat dengan ketidakpastian, ketangguhan ekonomi menjadi prioritas utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk mencapainya, sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal memegang peranan yang sangat penting. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memastikan ketersediaan likuiditas di pasar keuangan. Bank Indonesia, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, memanfaatkan berbagai instrumen, seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka, untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang.

Ketika tekanan inflasi meningkat, misalnya, pengetatan suku bunga dilakukan untuk meredam lonjakan harga. Sebaliknya, saat pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, pelonggaran moneter dapat memicu aktivitas kredit dan investasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus bersifat adaptif terhadap kondisi makroekonomi yang terus berubah.

Di sisi lain, kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah berfungsi untuk memperkuat daya tahan ekonomi melalui pengelolaan belanja negara dan pajak. Investasi di infrastruktur, bantuan sosial, serta insentif bagi sektor usaha menjadi strategi penting untuk mempercepat pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, fleksibilitas fiskal menjadi sangat vital. Menyusun defisit anggaran yang lebih lebar merupakan langkah realistis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pemulihan. Namun, pengelolaan fiskal yang baik tetap harus dijaga agar beban utang tidak menggerus kemampuan keuangan negara di masa mendatang.

Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal bukan sekadar soal koordinasi teknis, tetapi juga tentang membangun arah kebijakan yang sejalan. Ketika bank sentral berfokus pada menjaga inflasi tetap rendah, sementara pemerintah mempercepat belanja produktif, maka stabilitas dan pertumbuhan dapat berjalan beriringan.

Sebaliknya, jika terdapat disonansi misalnya, saat kebijakan moneter mengetat sementara fiskal melonggar secara berlebihan efektivitas kebijakan bisa terganggu. Untuk itu, forum koordinasi seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki peran vital dalam menyatukan langkah berbagai otoritas ekonomi.

Dalam membangun ekonomi yang kuat, diperlukan kebijakan yang responsif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Tantangan seperti volatilitas global, perubahan iklim, dan revolusi digital menuntut respons kebijakan yang lebih inovatif dan kolaboratif.

Ke depan, perluasan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal harus diperkuat dengan meningkatkan transparansi, komunikasi yang efektif, serta pemanfaatan data yang akurat. Selain itu, reformasi struktural—termasuk peningkatan produktivitas tenaga kerja dan transformasi sektor riil—harus terus didorong agar fondasi ekonomi Indonesia semakin kukuh.

Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berpotensi untuk melesat menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan.