Aksi Masyarakat “Indonesia Gelap”, Akankah Berubah Menjadi Terang?

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Gelombang protes dari kalangan pemuda, mahasiswa, serta masyarakat sipil yang bertajuk “Indonesia Gelap” telah memenuhi berita di media selama sepekan ini. Aksi yang diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ini dinyatakan sebagai bentuk kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, misalnya isu kebijakan gas lpj yang beberapa waktu lalu membuat heboh masyarakat, isu efisiensi anggaran yang berdampak pada banyak sektor termasuk pendidikan, isu makan bergizi gratis dan lainnya.

Puncak aksi tersebut terjadi tepatnya pada hari ini Kamis, 20 Februari 2025, di Jakarta, setelah rangkaian demonstrasi yang dimulai sejak 17 Februari lalu. Ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan sembilan tuntutan utama, termasuk transparansi kebijakan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat luas.

Gerakan “Indonesia Gelap” ini ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta. Mahasiswa dari berbagai daerah seperti Bogor, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, NTB, Aceh, Bali, Papua, Pontianak, Makassar, Riau, Jambi, Yogyakarta, dan Semarang juga turut menggelar aksi serentak sejak 17 Februari sebagai bentuk solidaritas. Di sisi lain, dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, serta aktivis yang menilai bahwa gerakan mahasiswa ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini yang semakin tak bisa ditoleransi.

Gerakan “Indonesia Gelap” dipicu oleh beberapa kebijakan kontroversial yang diambil pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berfokus pada efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran dapat berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti revisi Undang-Undang Minerba, yang dianggap lebih menguntungkan pihak korporasi daripada kepentingan lingkungan dan rakyat. Mereka juga menolak rencana penguatan peran TNI dalam ranah sipil, yang dikhawatirkan berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam aksi ini, BEM-SI mengajukan sembilan tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Mengkaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.

2. Transparansi pembangunan dan pajak rakyat agar kebijakan pemerintah lebih terbuka dan akuntabel.

3. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program.

4. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai lebih menguntungkan korporasi tambang.

5. Menolak dwifungsi TNI dalam ranah sipil yang berpotensi mengancam demokrasi.

6. Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

7. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, termasuk alokasi anggaran yang lebih memadai.

8. Menolak impunitas dan menuntaskan pelanggaran HAM berat agar keadilan bagi korban dapat ditegakkan.

9. Menolak cawe-cawe Presiden dalam pemerintahan, terutama dalam intervensi politik yang berlebihan.

Menanggapi aksi besar-besaran ini, pemerintah justru merespon dengan sikap yang cenderung defensif. Hingga sekarang tanggapan dari pemerintah belum menunjukkan keseriusan akan pemecahan masalah yang tampak semakin menggunung. Kepala Kantor Staf Presiden bahkan menegaskan bahwa program pendidikan tidak akan mengalami pemotongan anggaran, sementara Menteri Sekretaris Negara mengajak masyarakat untuk tetap optimis terhadap masa depan bangsa. Sayangnya, respon ini tidak serta-merta meredam aksi mahasiswa, karena ketidakpuasan telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Bahkan ketua BEM-SI menyatakan sebuah kalimat dalam wawancara oleh BBC Indonesia, bahwa “Indonesia masih gelap”.

Gerakan "Indonesia Gelap" tampaknya bukan hanya aksi sporadis, melainkan bagian dari tren yang lebih besar dalam aktivisme mahasiswa dan masyarakat sipil di Indonesia. Protes ini memberikan gambaran bahwa sebetulnya permasalahan di Indonesia makin terasa mencekik leher-leher masyarakat, hingga keresehan tersebut pantas untuk disuarakan. Jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan ini dengan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan, potensi eskalasi gerakan ini barangkali akan semakin besar, dan mampu mempengaruhi dinamika politik nasional dalam jangka panjang di kemudian hari.