HUT ke-80 Indonesia dan Ilusi Dana Pendidikan di Balik Program MBG
Mailizar adalah akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh. Ia dikenal sebagai dosen dan peneliti, khususnya di bidang pendidikan matematika. Mailizar aktif dalam berbagai penelitian, publikasi ilmiah, dan pengembangan pendidikan
ยทwaktu baca 3 menit
Tulisan dari Mailizar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam semangat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Indonesia, yang seharusnya menjadi momentum refleksi atas pencapaian dan tantangan bangsa, perhatian kita justru tertuju pada kebijakan anggaran pendidikan tahun 2026. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dicanangkan pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun atau 44% dari total anggaran pendidikan.
Program ini, meskipun bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi siswa, justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah ini benar-benar langkah strategis untuk memajukan pendidikan, atau hanya menciptakan ilusi bahwa pendidikan menjadi prioritas?
Di tengah perayaan kemerdekaan yang ke-80, di mana cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya menjadi fokus utama, alokasi anggaran MBG yang sangat besar justru mengorbankan aspek-aspek penting lain dalam pendidikan.
Dana sebesar 750 triliun yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti kesejahteraan guru, pelatihan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, dan pembangunan infrastruktur, tergerus oleh program ini. Ironisnya, anggaran kesehatan yang lebih relevan untuk mendukung program seperti MBG hanya mencapai Rp 244 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan alokasi untuk MBG.
Dana besar pendidikan menciptakan kesan bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan pendidikan, padahal alokasi anggarannya sangat besar untuk program MBG. Dampaknya, program-program strategis yang berperan langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan menjadi terabaikan. Sebagai contoh, banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas dan perpustakaan yang layak.
Tanpa infrastruktur dasar yang memadai, siswa tidak dapat belajar dengan oprimal. Selain itu, kesejahteraan guru yang seharusnya menjadi prioritas utama justru terpinggirkan. Guru yang tidak sejahtera dan kurang mendapatkan pelatihan akan sulit memberikan pengajaran yang berkualitas, terlepas dari seberapa baik gizi siswa mereka.
Meskipun program MBG memiliki potensi manfaat seperti mengurangi kelaparan, meningkatkan kesehatan siswa, dan mendorong kehadiran di sekolah, efektivitasnya dalam meningkatkan hasil belajar masih menjadi tanda tanya besar.
Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kualitas pengajaran, lingkungan belajar, dan latar belakang sosial ekonomi siswa memiliki pengaruh yang jauh lebih signifikan terhadap prestasi akademik dibandingkan dengan asupan gizi semata.
Selain itu, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kasus keracunan makanan di beberapa daerah yang menunjukkan bahwa tata kelola program ini masih jauh dari sempurna. Jika tata kelola tidak diperbaiki, program ini justru berpotensi menjadi masalah baru tanpa memberikan dampak signifikan pada kualitas pendidikan.
Dalam perayaan HUT ke-80 Indonesia, kita perlu merenungkan kembali arah kebijakan pendidikan bangsa. Pendidikan yang berkualitas tidak bisa hanya bergantung pada satu program seperti MBG. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup berbagai aspek seperti kesejahteraan guru, infrastruktur pendidikan, kurikulum yang relevan, dan dukungan sosial ekonomi bagi siswa.
Guru yang sejahtera dan mendapatkan pelatihan untuk pengembangan profesionalismen yang berkelanjutan akan lebih termotivasi untuk mengajar dengan baik. Sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan zaman untuk mendukung keterampilan abad ke-21 juga sangat penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan.
Program MBG seharusnya diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Makanan bergizi memang penting untuk mendukung kesehatan dan konsentrasi siswa, tetapi itu saja tidak cukup untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program-program yang mendukung keluarga miskin, seperti beasiswa dan bantuan pendidikan, harus tetap menjadi prioritas.
Di usia ke-80 tahun kemerdekaan, Indonesia seharusnya lebih bijak dalam menentukan prioritas anggaran pendidikan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun penting, tidak boleh menjadi prioritas tunggal yang mengorbankan masa depan pendidikan bangsa.
Pemerintah perlu mengevaluasi ulang kebijakan ini dan memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara seimbang untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Tanpa pendekatan yang holistik, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanat konstitusi akan sulit tercapai. Mari jadikan HUT ke-80 ini sebagai momentum untuk memperbaiki arah kebijakan pendidikan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.