Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Manado Jadi Kota Ramah HAM

Peserta FGD terkait Manado Kota Ramah HAM yang digelar oleh LBH Manado.

MANADO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado, memprakarsai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan upaya mendorong agar Kota Manado menjadi Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM).

FGD yang dihadiri oleh banyak organisasi masyarakat ini, kemudian bersepakat membentuk Koalisi Masyarakat Sipil, sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan bersama yakni mengawal proses agar Kota Manado menjadi Kota Ramah HAM.

Direktur LBH Manado, Satriano Pangkey, menyebutkan jika konsolidasi jaringan yang terorganisir dengan baik, akan menguatkan langkah atau upaya mendorong tujuan utama tersebut.

"Tujuan dari FGD ini adalah melakukan konsolidasi jaringan ke dalam aliansi masyarakat sipil yang terorganisir dengan tujuan mendorong Manado Kota Ramah HAM. Ke depan koalisi ini akan membuat strategi advokasi kebijakan yang telah disepakati," kata Satriano.

Pada FGD ini, juga dilakukan persamaan pandangan terkait konsep Kota HAM, serta substansi kebijakan Manado Kota Ramah HAM, di mana pada intinya adalah mewujudkan Kota Manado yang berpihak pada kelompok masyarakat rentan.

Lebih lanjut, Satriano mengatakan jika dalam FGD itu memunculkan rekomendasi untuk mendorong agar Pemerintah dan DPRD Kota Manado membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan konsep ramah HAM tersebut.

Perda ini dianggap sebagai hal utama yang nantinya akan menentukan bagaimana Kota Ramah HAM bisa berjalan baik, karena merupakan payung hukum, dan bukan hanya sebagai konsep tanpa ada aturan yang menaungi.

"Jadi kenapa hal itu perlu didorong (Kota Ramah HAM), karena persoalan HAM masih sering dan bahkan banyak terjadi di Manado. Korbannya adalah para kelompok rentan dari berbagai latar belakang," ujar Satriano kembali.

manadobacirita