Pemerintah Akui Pengawasan Perairan di Sulut Terkendala Sarana dan Prasarana

Perairan Sulawesi Utara yang luas membuat pengawasan kurang maksimal dari Pemerintah Provinsi.

MANADO - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara (Sulut), Tineke Adam, mengaku jika pemberantasan Illegal Fishing di wilayah perairan Sulut, masih terkendala kesiapan sarana dan prasarana yang tak memadai.

Menurutnya, sarana dan prasarana yang ada saat ini tidak memadai bagi pemerintah Sulut dalam menjalankan fungsi pengawasan di perairan yang begitu luas, sehingga pihaknya perlu menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

“Dari kita pengawasan hanya 0-12 mil karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengawasi. Jadi kita harus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait,” ujar Tineke.

Tineke kemudian mengatakan jika kasus-kasus yang terjadi di perairan Sulut di antaranya penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai seperti menggunakan racun hingga bom ikan.

Menurutnya, saat ini pemerintah terus berupaya mengawasi perairan Sulut dengan optimal. Meski begitu, Tineke menyebut langkah edukasi terhadap masyarakat nelayan tetap terus disampaikan secara masif.

“Sosialisasi itu kita kerja sama dengan dinas di Kabupaten dan Kota, supaya ini tidak hanya jadi tanggung jawab (pemerintah) provinsi,” ujar Tineke kembali.

sw/manadobacirita