Kritik Politik Boleh, Asal Pakai Bahasa yang Berkelas
Saya adalah mahasiswi aktif Universitas Pamulang dengan jurusan sastra Indonesia. Saat ini kesibukan saya adalah berkuliah dan menambah wawasan seperti mengikuti Booth camp untuk meningkatkan skill menulis (Content Writing).
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Melinda Nurhikmah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kritik Politik Boleh, Asal Pakai Bahasa yang Berkelas
PerbesarSaat ini, semua orang bisa berpendapat tentang politik. Banyak media yang bisa digunakan untuk memberikan sudut pandang masyarakat terhadap isu politik yang kerap kali terjadi kesalahpahaman, misalnya media sosial.
Melalui jejaring sosial, masyarakat bisa langsung memberikan tanggapan terkait kebijakan pemerintah, membahas isu nasional, hingga mengkritik para pejabat. Tetapi, timbul sebuah permasalahan. Di mana tidak semua orang tahu bagaimana caranya menyampaikan pendapat dengan bijak. Banyak komentar di internet yang isinya bukan kritik, tapi hinaan, sarkasme, atau kata-kata kasar yang akhirnya menimbulkan permasalahan antara masyarakat dan pemerintah.
Padahal, tujuan kritik seharusnya untuk memperbaiki keadaan, bukan menambah keributan. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk belajar bagaimana cara menyampaikan kritik dengan bahasa yang tidak menyinggung banyak pihak.
Sering kali kita mengalami kesalahpahaman tentang kritik dan caci. Kritik sendiri datang dari seseorang yang ingin memperbaiki suatu keadaan, sedangkan makian muncul karena emosi terhadap suatu hal.
Misalnya, kalimat “Pemerintah ini gagal total, isinya orang tidak becus semua!” dengan kalimat “Kebijakan ini perlu dievaluasi karena belum memberikan hasil yang diharapkan.” Pada kalimat pertama terlihat bahwa kata-kata tersebut menyerang orangnya, berbeda dengan kalimat kedua yang membahas tentang apa masalahnya. Mengkritik dengan cara yang cerdas akan menyoroti kebijakan, bukan kepribadian.
Perlu dilakukan pemahaman mengenai hukum di Indonesia sebelum mengkritik pemerintah. Penting untuk memahami undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E, tetapi ada batasan seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008, yang melarang penyebaran hoaks, fitnah, atau hasutan. Kritik yang melanggar bisa berujung pada sanksi hukum. Maka, pastikan kritik tidak bersifat provokatif atau memicu kekerasan, karena bisa dianggap sebagai pelanggaran UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Dasarkan pada Fakta dan Data yang Valid
Kritik yang efektif harus didukung oleh fakta, bukan hanya opini pribadi ataupun rumor. Lakukan riset dari sumber terpercaya seperti laporan resmi pemerintah (misalnya dari KemenPAN-RB atau BPS), media independen, atau organisasi seperti Transparency International. Hindari generalisasi yang tidak akurat, seperti menuduh korupsi tanpa bukti, karena ini bisa dianggap pencemaran nama baik.
Pilih Saluran yang Aman dan Efektif
Platform media sosial seperti Twitter (X), Facebook, atau Instagram akan menjadi media yang tepat. Tetapi perlu juga untuk aktifkan privasi dan hindari akun anonim jika memungkinkan. Di Indonesia, kritik di media sosial dapat dipantau, jadi gunakan bahasa yang sopan dan hindari kata-kata kasar.
Demonstrasi atau Petisi
Jika ingin lebih vokal, aksi demonstrasi dapat dilakukan dengan mengikuti aturan demonstrasi, misalnya izin dari kepolisian berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998. Bergabung dengan kelompok seperti LSM atau partai oposisi juga dapat dipertimbangkan untuk memiliki kekuatan kolektif.
Memanfaatkan Media Tradisional
Jika menyukai sesuatu yang lebih tradisional, menulis artikel untuk surat kabar ataupun blog pribadi dapat menjadi pilihan. Selain itu, berpartisipasi dalam diskusi publik seperti seminar, diskusi panel, talk show, maupun sarasehan.
Pertimbangkan Dampak dan Etika
Jadikan kritik yang konstruktif dengan fokus pada solusi, bukan hanya masalah. Misalnya, kritik kebijakan ekonomi dengan mengusulkan alternatif berdasarkan data.
Di sisi lain, perlu untuk jaga netralitas. Hindari bias politik atau emosi pribadi. Kritik harus bertujuan memperbaiki sistem, bukan merusak kepercayaan publik.
Di Indonesia, kritik terhadap pemerintah bisa memicu polarisasi atau backlash dari pendukung.
Lindungi Diri Sendiri
Jika kritik Anda sensitif (misalnya terkait isu korupsi atau HAM), gunakan VPN untuk anonimitas online, dan hindari berbagi lokasi pribadi. Di Indonesia, ada risiko intimidasi dari kelompok ekstrem atau pihak berwenang. Dokumentasi juga perlu dilakukan. Catat semua kritik Anda sebagai bukti jika diperlukan, dan siapkan dukungan hukum jika ada masalah.
Demi demokrasi yang sehat kritik adalah inti dari demokrasi. Tanpa kritik, pemerintah bisa bertindak sewenang-wenang, seperti dalam kasus korupsi yang merugikan rakyat. Dalam sejarah Indonesia, seperti gerakan Reformasi 1998, menunjukkan bahwa kritik kolektif bisa menggulingkan rezim yang otoriter. Mengkritik juga membangun kepercayaan diri dan solidaritas. Banyak aktivis Indonesia, seperti dari ICW, telah berhasil tanpa takut, membuktikan bahwa suara individu bisa berdampak besar.
Ketakutan mengkritik pemerintah adalah hambatan, dan bukan alasan untuk diam. Di Indonesia, di mana demokrasi masih rapuh, setiap suara penting untuk membangun negara yang lebih adil. Kritik bijak adalah alat perubahan. Dengan pendidikan, solidaritas, dan keberanian, kita bisa mengatasi takut mengkritik dan berkontribusi pada masa depan negri yang lebih baik.