Polisi Gendut dan Birahi Kuasa?

Ilustrasi oknum Polisi yang menerima suap. Dok: Pribadi (diolah oleh AI & dipoles Canva)

Fenomena fisik yang kerap kita saksikan pada tubuh aparat penegak hukum di Indonesia, dari bentuk yang atletis menjadi jauh dari ideal, seringkali dianggap sebagai lelucon sosial. Namun, jika direnungkan, transformasi fisik ini memungkinkan untuk menunjukan sebuah gejala yang terhubung secara simptomatik dengan masalah yang lebih serius, seperti maraknya oknum polisi yang terjerat kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etik dan berbagai tindak kejahatan lainnya.

Kedua hal ini, tubuh yang “membesar” dan integritas yang “menyusut” bukanlah hubungan sebab-akibat secara langsung, melainkan dua anak sungai yang bermuara dari sumber yang sama, yakni melemahnya disiplin diri dan terkikisnya integritas profesional secara sistematis. Pertama, kita harus menyoroti persoalan Disiplin yang Selektif dan Parsial. Proses rekruitmen Polri dirancang untuk menyaring individu dengan disiplin tinggi, tetapi disiplin ini pada dasarnya bersifat eksternal dan dipaksakan. Calon polisi berdisiplin karena itu adalah satu-satunya tiket menuju kelulusan. Masalah mendasar muncul ketika mereka telah mapan dalam seragam. Disiplin yang seharusnya telah menjadi karakter, seringkali menghilang begitu saja. Melemahnya kendali atas piring makan dan kebugaran jasmani adalah indikator paling kasat mata dari melemahnya kendali diri secara keseluruhan. Logikanya dapat ditarik: jika seseorang tidak lagi mampu menguasai nafsu primernya terhadap makanan, yang berdampak langsung pada tubuh dan performanya, seberapa besar kemungkinan ia dapat mengendalikan nafsu yang lebih kompleks, seperti nafsu akan kuasa, uang, dan jalan pintas? Kegagalan mengelola diri yang paling sederhana ini seringkali menjadi katalis bagi kegagalan mengelola tanffung jawab yang jauh lebih besar. Kedua, terdapat hubungan yang erat dengan Kenyamanan dan Budaya "Zona Nyaman". Transformasi fisik yang terjadi adalah metafora yang hidup dari jiwa yang menjadi "gemuk" terhadap kemudahan. Setelah melewati masa pelatihan yang penuh tantangan, banyak personel yang kemudian terperangkap dalam rutinitas birokratis yang statis, seperti misalkan hanya pengambilan foto sedang mengatur lalu lintas sesaat—terbelenggu di balik meja lalu mengabaikan aduan masyrakat, dalam mobil patroli, atau dalam rapat-rapat seremonial. Tubuh yang dahulu dilatih untuk menghadapi ketidaknyamanan fisik, kini dikondisikan untuk mencari kenyamanan. Pola pikir ini kemudian bermigrasi ke ranah moral. Menegakkan hukum seringkali adalah tindakan yang tidak mengenakkan: berhadapan dengan preman jalanan, menolak suap yang menggiurkan, atau menegur atasan yang bersalah adalah tindakan-tindakan yang penuh ketidaknyamanan. Oknum yang telah terbiasa dengan "kenyamanan metabolisme" akan secara refleks memilih jalan yang paling nyaman dalam bertugas: menerima suap agar urusan cepat beres, atau membiarkan pelanggaran agar terhindar dari keribetan. Dengan demikian, kegemukan tubuh menjadi cerminan dari "kegemukan moral"—sebuah keengganan untuk melakukan hal yang sulit namun benar sebagaimana mestinya. Ketiga, dan yang paling sistemik, adalah Budaya Institusi yang toleran terhadap "Penyimpangan Kecil". Sebuah organisasi yang longgar dalam menegakkan standar fisik anggotanya—dengan membiarkan kondisi tubuh yang tidak memenuhi kriteria operasional—pada hakikatnya sedang membudayakan pelonggaran aturan. Ketika seorang atasan tidak menegur bawahan yang perutnya telah melampaui batas seragam, yang notabene adalah pelanggaran prosedur yang sangat kasat mata, pesan implisit yang dikirimkan adalah: "Aturan tidak perlu dipatuhi secara ketat." Budaya permisif ini bersifat metastasis; ia akan menjalar dari hal-hal yang tampak sepele ke hal-hal yang fundamental. Jika aturan tentang penampilan fisik bisa dilanggar, maka aturan tentang pelaporan keuangan, protokol penyidikan, dan akhirnya integritas dalam menerima suap, juga akan dilihat sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Tubuh yang tidak dijaga dengan disiplin dengan demikian menjadi indikator visual awal dari longgarnya penegakan aturan internal di dalam institusi tersebut. Oleh karena itu, kesimpulannya menjadi jelas. Hubungan antara tubuh yang membesar dan oknum yang bermasalah adalah hubungan yang logis, bukan kebetulan. Walaupun tidak semua anggota polisi yang bertubuh besar adalah pelaku kejahatan. Tetapi, Keduanya adalah buah dari pohon yang sama, yaitu kemunduran disiplin dan integritas yang berlangsung secara sistematis.

Boleh jadi, tubuh yang berubah itu adalah sebuah peringatan dini, sebuah alegori fisik dari krisis karakter yang mungkin sedang terjadi. Seorang penegak hukum yang tidak lagi menghormati tubuhnya sendiri, yang merupakan "senjata" dan "aset" utamanya, akan secara tidak langsung mengirimkan sinyal bahwa ia mungkin juga telah kehilangan rasa hormat terhadap sumpah jabatannya, kode etik profesinya, dan hukum yang ia dedikasikan hidupnya untuk ditegakkan. Maka, mengamati transformasi fisik ini bukanlah prasangka, melainkan sebuah pembacaan yang logis terhadap tanda-tanda lahiriah dari sebuah degradasi yang jauh lebih dalam terkait hukum yang ikut menggendut oleh suap dan kenyamanan.