Ancaman Kohesi Sosial India

Ilustrasi para penduduk di India. Foto: Pavel Laputskov/Shutterstock

Sebagai manusia normal, kita akan geram membaca berita tentang peristiwa yang beberapa waktu yang lalu viral di India yaitu dua wanita berjalan dalam keadaan telanjang di sepanjang jalanan negara bagian Manipur.

Kedua wanita itu dicemooh dan dilecehkan oleh orang-orang yang mengerumuni mereka. Video itu dilaporkan direkam pada awal Mei, namun baru menjadi viral di media sosial pada Rabu (19/7) waktu setempat.

"Jika kalian tidak mencopot pakaian kalian, kami akan membunuh kalian,” teriak massa yang berkerumun.

Salah satu kejadian paling memilukan terjadi di India ketika kerusuhan antar etnis di wilayah Manipur. Bentrokan terjadi antara suku Meitei, etnis terbesar di Manipur, dan beberapa etnis minoritas lain di negara bagian itu seperti Naga, Kuki, dan Mizo. Suku Meitei terdiri dari mayoritas umat Hindu. Sementara itu, suku Naga dan Kuki terdiri dari umat Kristen.

Penyebab bentrokan bermula ketika suku Meitei berambisi mendapatkan status "scheduled tribe” di daerah itu. Sebuah langkah yang ditentang suku lainnya di Manipur karena dengan status tersebut, sekelompok etnis biasanya bakal mendapatkan prestise seperti sejumlah pekerjaan mapan di pemerintahan, slot penerimaan perguruan tinggi, hingga kursi perwakilan dari tingkat dewan desa hingga parlemen.

Kekerasan etnis di negara bagian tersebut dipicu oleh kontroversi tindakan afirmatif di mana etnis Kuki yang beragama Kristen memprotes permintaan warga Meitei untuk mendapatkan status khusus, yang memungkinkan mereka untuk membeli tanah di bukit-bukit yang dihuni oleh etnis Kuki dan kelompok-kelompok etnis lainnya, serta mendapatkan pekerjaan di pemerintahan.

Pada awal Agustus, terjadi lagi konflik sektarian di wilayah Gurugram yang menewaskan enam orang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa masjid ditutup di sekitar wilayah Gurugram.

Daerah ini sejatinya dihuni oleh mayoritas warga muslim. Namun mereka selalu dipersulit untuk membangun tempat ibadah. Bahkan otoritas kota yang seharusnya menjadi pelindung bagi warga ternyata melakukan pemblokiran pembangunan masjid.

Rentetan sejarah konflik horizontal yang berkepanjangan di India menjadi salah satu alarm bagi negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Diskriminasi dan konflik sektarian menjadi hal yang umum di India bahkan proses rekonsiliasi tidak dilakukan dengan tuntas termasuk penegakan hukum untuk mengadili para pelaku kekerasan.

India merupakan negara yang cukup kompleks karena kondisi demografi yang sangat besar serta sistem kasta yang masih sangat kuat dan dipertahankan sampai sekarang.

Menurut pandangan saya bahwa terlepas dari banyaknya tantangan bagi pemerintah India untuk menciptakan stabilitas nasional, sistem kasta dan konflik sektarian Muslim-Hindu menjadi ancaman laten yang yang seringkali mengganggu jalinan sosial di antara masyarakat.

Warisan Kolonial

Ilustrasi kepolisian India. Foto: AFP/Arun Sankar

Sama halnya dengan sebagian besar negara-negara di Asia dan Afrika yang mengalami masa-masa kolonialisme, India pun demikian halnya. Mereka dijajah oleh Inggris dalam rentang waktu yang cukup lama dan baru bisa lepas dari kolonialisme Inggris pada tahun 1947 melalui serangkaian metodologi perjuangan yang dilancarkan oleh pejuang India.

Ada banyak tokoh di India namun setidaknya ada tiga tokoh sentral yang menentang penjajahan Inggris atas India adalah Mohandas Karamchand Gandhi atau Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Ketiga tokoh ini yang selanjutnya sangat mewarnai perjalanan India sampai merdeka kemudian Pakistan memisahkan diri.

Pada perkembangan selanjutnya, Gandhi menjadi tokoh yang tidak menyetujui pemisahan Pakistan dan India. Dia ingin melihat India sebagai negara yang inklusif dan bersatu dalam keragaman termasuk Muslim dan Hindu. Ali Jinnah yang kemudian melahirkan teori Dua Bangsa ketika menyaksikan friksi yang terjadi antara Muslim dan Hindu yang berlarut-larut.

Sebenarnya, segregasi yang terjadi antara umat Islam dengan Hindu dimulai dari politik pecah belah yang dilakukan oleh bangsa Inggris ketika masih berkuasa di India. Pemerintah kolonial sering kali melakukan pemilahan penduduk berdasarkan agama dan etnis sehingga berawal dari hal tersebut, meningkat menjadi konflik sektarian yang terus berlangsung antara muslim dan Hindu.

Inggris mengakhiri kekuasaannya dengan membagi India Britania menjadi dua negara, yakni India dan Pakistan. India dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, sedangkan Pakistan dengan mayoritas muslim. Perpecahan antara umat Hindu dan muslim ini merupakan dampak panjang dari warisan kolonialisme Inggris dengan berbagai manuver kebijakan yang diterapkan ketika masih berkuasa.

Dengan terpisahnya Pakistan dan India maka konflik tersebut terus berlangsung sampai saat ini bahkan dalam dimensi nation-state. Dampak yang ditimbulkan menjadi lebih besar karena melibatkan dua otoritas yang berbeda dengan kekuatan yang hampir sama dan dipicu oleh dendam masa lalu.

Dimensi Internasional

Personel Pasukan Keamanan Perbatasan India dan Pasukan Pakistan dalam upacara Pemukulan Beating di Kashmir, Kamis (15/8). Foto: Kashmir

Konflik antara Pakistan dan India tidak lagi dilihat sebagai konflik sektarian tetapi menjadi konflik dua negara berdaulat. Implikasinya pun meluas menjadi isu kawasan di Asia Selatan di mana ketika terjadi perang terbuka, maka sebagian besar kawasan Asia Selatan akan merasakan dampaknya.

Selain itu, banyaknya warga muslim India juga mempengaruhi hubungan kedua negara karena tentunya, Pakistan akan selalu berada di belakang warga muslim-India jika pemerintah India melakukan diskriminasi.

Setiap kali terjadi konflik sektarian di India maka seringkali berpengaruh pada stabilitas sistem internasional di Asia Selatan. Di satu pihak, konflik sektarian dapat mengakibatkan memburuknya keamanan di negara-negara tetangga karena adanya perasaan kesamaan agama.

Di lain pihak dapat mengundang campur tangan negara lain, baik dengan tujuan yang positif seperti membantu menyelesaikan konflik (melalui mediasi, menjadi fasilitator) maupun dalam bentuk yang negatif yang bisa memperparah perang tersebut.

Dengan demikian, konflik sektarian yang terjadi di dalam domestik India, memiliki dimensi internasional. Kecenderungan internasionalisasi konflik sektarian di India sangat besar karena pengaruh Pakistan.

Kemungkinan jika suatu konflik mulai "terinternasionalisasi", maka lebih sulit dicari penyelesaiannya. Benang konflik menjadi lebih lebih ruwet dan dengan demikian akan memperlama jangka waktu konflik. Akibatnya, konflik akan memakan korban nyawa dan harta yang lebih banyak pula.

Sistem Kasta

Perempuan berdemonstrasi di Kerala, India. Foto: AFP

Sistem kasta di India menjadi dalih segregasi di tengah masyarakat. Salah satu kasta yang dianggap paling rendah yaitu kasta Dalit. Kasta ini bahkan dianggap sebagai kaum tak tersentuh karena haram disentuh oleh kasta di atasnya.

Namun paradoksnya, seringkali terjadi pemerkosaan terhadap kasta Dalit. Selain itu, kasta ini tidak punya ruang gerak yang luas dalam kehidupan ekonomi, politik. Mereka kesulitan mendapat lapangan kerja.

Sementara India dengan jumlah populasi yang sangat banyak, menemui tantangannya dalam proses nation building khususnya pada masyarakat yang masih memegang kuat sistem kasta.

Tantangan terberat India adalah ancaman konflik horizontal karena perbedaan kasta dan beberapa kultur di tengah masyarakat yang masih melegalisasi diskriminasi. Bahkan sistem kasta sendiri sering kali menimbulkan kekerasan antar masyarakat.

Naiknya Narendra Modi sebagai perdana menteri turut mempertajam perbedaan di tengah masyarakat karena Narendra dikenal memiliki pendukung sayap kanan yang cenderung fasistik. Mereka bisa membredel kelompok yang berbeda dengan mereka termasuk perbedaan agama.

Beberapa kali terjadi kerusuhan antar etnis dan agama sejak Narendra modi berkuasa, bahkan seruan “genosida Muslim” semakin populer di kalangan Hindu sayap kanan.

Berkuasanya Narendra Modi semakin mengancam kohesi sosial. Kelompok sayap kanan di India menjadi sangat dominan dan melakukan tindakan ilegal bahkan menyerang kelompok yang berbeda dengan mereka. Beberapa kali terjadi friksi antara sayap kanan Hindu dengan umat muslim di berbagai negara bagian.

Faktor Kunci

Pengunjung Gedung Parlemen di New Delhi, India. Foto: AFP/PRAKASH SINGH

Pihak yang paling bertanggung jawab untuk membangun kembali kohesi sosial India yang kuat adalah dari pihak pemerintah. Narendra Modi seharusnya hadir untuk menjembatani proses konsolidasi sosial untuk memperkuat persatuan tetapi pada kenyataannya.

Produk-produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah India di bawah kepemimpinan Modi semakin menegaskan bahwa kebijakannya berpihak kepada kelompok sayap kanan Hindu.

Salah satu kebijakan yang disoroti adalah Citizenship Amendment Act (CAA) karena mengusulkan perubahan dalam aturan pemberian kewarganegaraan bagi non-muslim dari negara-negara tetangga seperti Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang menghadapi penindasan agama sementara warga muslim dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan tidak ditawari kewarganegaraan di bawah UU yang baru.

Dari analisis singkat di atas, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa India yang sudah menjadi negara dengan penduduk terbesar di dunia, memiliki ancaman kohesi sosial yang fundamental, tetapi masih bisa dikonsolidasikan selama otoritas yang berkuasa mampu menjalankan roda pemerintahan dengan adil.

Ancaman yang fundamental seperti sistem kasta yang masih sangat kental dan ada kasta paling rendah yaitu kasta Dalit yang sebagian masyarakat India menganggap mereka tidak lebih baik dari hewan. Sistem kasta ini terbukti beberapa kali mengganggu stabilitas dalam negeri karena konflik horizontal yang sering terjadi.

Hal kedua yang mungkin saja menjadi ancaman adalah dalam beberapa hal, pemerintah India menerbitkan regulasi yang mendiskreditkan umat muslim India sementara Islam adalah agama terbesar di India setelah Hindu.

Pada tahun 2020, tercatat umat muslim di India mencapai 213 juta jiwa. Jika kedua penganut agama terbesar di India tidak melakukan konsolidasi yang solid maka akan menjadi ancaman tersendiri bagi India menghadapi konflik sektarian.

Ancaman yang ketiga terkait meningkatnya kelompok sayap kanan Hindu di India yang sering melakukan pelanggaran hukum tetapi pemerintah abai untuk memberikan hukuman kepada pelanggar hukum.

Hal ini tidak mengherankan karena partai yang sedang berkuasa sekarang adalah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berhaluan nasionalis Hindu dan konservatif sosial, sementara mereka didukung oleh organisasi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

Organisasi RSS ini merupakan organisasi nasionalis Hindu yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat kesadaran nasionalis Hindu. Organisasi ini memiliki rekam jejak yang buruk dalam konflik sektarian di India. Umat Islam menjadi kelompok yang sering dijadikan sasaran kekerasan oleh organisasi RSS.

Gambaran ancaman kohesi sosial India tersebut nyata dan sewaktu-waktu bisa meledak jika ada momentum yang menjadi triggernya. Dengan demikian, faktor kunci untuk menyelamatkan kohesi sosial India harus dimulai dari pemerintah untuk membuat regulasi yang adil dan tidak diskriminasi terhadap salah satu kelompok masyarakat karena India adalah negara dengan penduduk yang heterogen.

Law enforcement juga harus menjadi perhatian lebih karena dalam beberapa konflik yang terjadi, hukum di India tidak benar-benar memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum. Mereka bisa lolos jika memiliki kedekatan politis dengan kelompok penguasa apalagi jika mereka ada anggota dari organisasi RSS.

Pada akhirnya, India yang diproyeksikan akan menjadi salah satu kekuatan besar di geopolitik global, harus menyelesaikan pekerjaan rumah di tataran masyarakat akar rumput agar pondasinya kuat. Faktor kunci tentunya berada di tangan otoritas yang berkuasa.