Lansia Difabel di Yogya Masuk Desil 10: Rumah Gang Sempit, Tak Punya Motor

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Suwarno (70), lansia difabel, bertahan hidup dengan pensiunan Rp900 ribu per bulan di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026). Foto: kumparan/Panji Purnandaru
zoom-in-whitePerbesar
Suwarno (70), lansia difabel, bertahan hidup dengan pensiunan Rp900 ribu per bulan di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026). Foto: kumparan/Panji Purnandaru

Di sebuah rumah tua warisan turun-temurun dari kakeknya, Suwarno (70) tinggal sebatang kara. Istrinya telah berpulang pada 2010. Sementara dua anaknya sudah mentas dan tidak tinggal bersamanya.

Rumah Suwarno berada di sebuah gang kecil bernama Gang Cucak Rawa, Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Lantai rumah Suwarno masih berupa tegel hitam, bukan keramik. Langit-langitnya menggunakan triplek lawas yang cat putihnya telah menguning.

Di rumah, Suwarno hanya memiliki televisi dan sebuah kulkas tua yang sudah rusak. Suwarno juga tak memiliki kendaraan. Di depan rumah memang terparkir kendaraan tua, tetapi kendaraan tersebut milik adiknya yang dititipkan di rumahnya.

Suwarno (70), lansia difabel, bertahan hidup dengan pensiunan Rp900 ribu per bulan di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026). Foto: kumparan/Panji Purnandaru

Namun, kondisi tersebut bertolak belakang dengan data yang dicatat pemerintah. Suwarno masuk desil 10 atau kelompok warga paling sejahtera dalam data pemerintah.

Suwarno merupakan pensiunan pustakawan Universitas Islam Indonesia (UII). Gaji pensiunnya Rp 900 ribu. Uang tersebut setiap bulan terpotong Rp 100 ribu untuk membayar listrik dan air.

Suwarno merupakan penyandang disabilitas. Dia mengalami kelainan tulang belakang.

Sempat Dapat PKH

Dahulu, Suwarno sempat mendapatkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 600 ribu setiap tiga bulan. Namun, April 2025 menjadi terakhir kalinya dia mendapat bansos.

"Sampai 2025 itu saya dapat (bansos). Aprilnya sudah langsung di-cut," kata Suwarno saat ditemui di rumahnya, Jumat (28/8).

Pada 2026, Suwarno mencari tahu alasan dirinya tidak lagi menjadi penerima manfaat. Dari petugas kelurahan, dia diberi tahu bahwa kini dirinya masuk desil 10.

"Saya istilahnya itu ngurus. Ngurus mau cari tahu. Ini di kelurahan, kelurahan enggak bisa jawab. Ini yang bisa jawab kecamatan, katanya kan gitu. Kemudian kita ke kecamatan. Kecamatan juga enggak bisa jawab. Hanya saya juga dipertemukan dengan mantan pendamping (PKH) saya," katanya.

"Katanya gitu (desil 10). Tapi saya enggak lihat ya, enggak lihat komputernya, 'sampeyan 10'. Wah, berarti saya kaya toh? Harusnya saya punya mobil, punya motor, punya segalanya. Tapi faktanya kan tidak," bebernya.

Dia pun kaget masuk sebagai orang yang dikategorikan kaya oleh negara. Padahal, hidupnya pas-pasan.

"Ini dalam rangka apa negara loh, ya. Kalau yang punya motor empat saja dapat, masa saya ndak punya motor (tidak dapat) itu dari sisi, sisi keadilan fisik, ya," katanya.

Suwarno bercerita, beberapa tetangganya yang kondisinya lebih memprihatinkan juga ada yang tidak mendapatkan bansos.

"Lebih parah lagi di bawah saya juga masih ada yang seperti itu dan tidak pernah dapat," tuturnya.

Dahulu, ketika masih mendapatkan bantuan beras, Suwarno kerap membagikan sebagian beras yang diterimanya kepada tetangga yang juga membutuhkan.

Ditemui Anggota DPRD

Suwarno mengatakan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Solihul Hadi telah menemuinya sehari sebelumnya.

"Dia sudah bilang sendiri, dia enggak menjanjikan apa-apa. Hanya memang berusaha untuk biar gamblang gitu loh. Dasarnya (desil) apa, kemudian kriterianya. Sebab kalau seperti ini kan masyarakat yang dirugikan," katanya.

Sementara itu, Solihul mengatakan banyak warga yang mengeluhkan soal desil. Dia kemudian mengumpulkan warga tersebut untuk mendengar cerita yang mereka alami.

"Banyak pendataan ini yang tidak sesuai fakta di lapangan. Tidak melihat latar belakang dari barang-barang yang dicatat," kata Solihul Hadi kepada wartawan, Kamis (27/8).

Solihul mengatakan temuan di lapangan tersebut menjadi bahan evaluasi yang akan didiskusikan di Komisi D dan disampaikan kepada dinas terkait. Apalagi, bantuan sosial sudah dicabut.

"Untuk melakukan pengecekan ulang atau bagaimana memfasilitasi warga-warga yang salah pendataan. Sehingga kemudian tidak berdampak pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar," ujarnya.