Ganti Menteri Ganti Kurikulum

Ilustrasi siswa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Foto: Toto Santiko Budi/Shutterstock

Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia tidak terlepas dari aspek Pendidikan yang memainkan peran yang sangat penting. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang, Indonesia telah menerapkan berbagai macam kurikulum Pendidikan dasar dan menengah dalam upaya mendapatkan racikan kurikulum yang terbaik untuk kemajuan dan kesuksesan Pendidikan di Indonesia.

Namun pada praktiknya, implementasi kurikulum sering bergonta-ganti seiring bergantinya Menteri atau Kabinet. Padahal, menurut Sekretaris Jenderal National Education Watch, Jonner Sipangkar, di negara lain, satu kurikulum berjalan kurang lebih selama 10 sampai 15 tahun agar pemetaan hasilnya terlihat jelas.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia. Bahkan, salah satu kurikulum yang pernah diterapkan, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi atau (KBK) hanya berlangsung selama dua tahun. Begitu juga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang hanya dipakai selama lima tahun.

Perubahan yang sangat dinamis ini memunculkan stigma di tengah masyarakat bahwa “Ganti Kabinet atau Menteri, Ganti Kurikulum”. Salah satu elemen masyarakat yang sangat merasakan dampak dari perubahan-perubahan itu adalah guru.

Ilustrasi guru dan orang tua. Foto: Shutter Stock

Berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh Riadi (2019) yang berjudul An Empirical Study on Indonesian English-Curriculum Changes: Opportunities and Constraints in an Underdeveloped Region, para guru mengeluhkan tentang perubahan yang tiba-tiba dari kurikulum yang ada.

Pada saat mereka masih dalam proses menguasai sebuah kurikulum, secara tiba-tiba kurikulum diganti Kembali, dan mereka (para guru) harus belajar kurikulum yang baru mulai dari awal.

“Kami masih beradaptasi untuk menggunakan KBK, bahkan baru dua tahun diimplementasikan, saat kami belum tahu banyak tentang kurikulum ini, tiba-tiba pemerintah menggantinya kembali”, tutur salah satu guru yang menjadi sumber informasi pada penelitian tersebut.

Tentunya implementasi kurikulum yang baru seumur jagung dan perubahan-perubahan yang mendadak telah memberikan dampak negative pada pelaksanaan Pendidikan di Indonesia. Dampak negatif yang sangat kentara adalah terkait kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Ilustrasi kursi dan menja sekolah. Foto: Shutterstock

Dalam pelaksanaanya, sebaiknya sebuah kurikulum dilaksanakan dalam jangka waktu paling tidak 10-15 tahun untuk kemudian melihat hasilnya. Kemudian, dapat melakukan peninjauan terhadap efektivitas kurikulum tersebut. Secara sederhananya, menghilangkan yang kurang sesuai atau efektif, dan mempertahankan serta meningkatkan hal-hal yang sudah baik.

Jadi, para pemangku kepentingan tidak serta merta harus mengganti secara keseluruhan kurikulum tersebut, karena notabene, sebuah kurikulum pasti memiliki sisi baik dan kurang baiknya.

Menilik kurikulum yang saat ini diimplementasikan, yaitu Kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan kurikulum ini dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang memadai sehingga hasilnya dapat dipetakan nantinya.

Diseminasi yang dilakukan kepada guru juga harus dilaksanakan secara optimal sampai menjangkau guru-guru yang ada di daerah terpencil sekali pun. Misalkan suatu saat dilakukan peninjauan ulang, sebaiknya dilaksanakan dengan mempertimbangkan untuk mempertahankan hal-hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik, kemudian mengevaluasi atau bahkan menghilangkan hal-hal yang kurang efektif atau kurang sesuai.

Terlebih lagi kita telah mendekati tahun 2024, saat Pemilihan Umum Presiden akan dilaksanakan. Diharapkan bahwa walaupun misalkan kabinet atau menteri khususnya menteri Pendidikan dan Kebudayaan berganti nantinya, Kurikulum tidak harus berganti secara menyeluruh mengingat Kurikulum Merdeka Belajar baru dilaksanakan mulai tahun 2022 yang lalu.