Hashim Ingin Rasio Penerimaan Negara Terhadap PDB Naik Jadi 18 Persen
PerbesarUtusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan Kamboja. Dia menyebut Indonesia berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga USD 90 miliar per tahun, jika mampu menyamai rasio penerimaan negara Kamboja.
Hashim mengungkapkan rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB saat ini masih berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut tertinggal dibandingkan Kamboja yang telah mencapai 18 persen.
Hashim menilai selisih enam poin persentase antara rasio penerimaan kedua negara setara dengan USD 90 miliar per tahun. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan.
“Selisih 6 persen antara rasio penerimaan negara kita dan Kamboja mencapai USD 90 miliar per tahun,” kata Hashim dalam acara Prasasti Policy di Ballroom Ritz-Carlton, Selasa (13/10).
Hashim menyebut pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara Indonesia dapat mencapai 18 persen terhadap PDB atau bisa setara dengan Kamboja, dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Hashim menjelaskan dengan asumsi ukuran ekonomi Indonesia sekitar USD 1,5 triliun, peningkatan rasio penerimaan negara dari 12 persen menjadi 18 persen berpotensi menambah penerimaan secara signifikan. Karena itu, kata Hashim, pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara Indonesia dapat mencapai level Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Hashim menilai persoalan rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia bukan hal baru. Menurutnya, rasio tersebut tidak banyak berubah selama lebih dari satu dekade terakhir, sehingga pemerintah perlu mendorong reformasi untuk meningkatkan penerimaan negara.
“Tiga belas tahun lalu, angkanya 12 persen dari PDB, dan hari ini masih tetap 12 persen dari PDB,” ungkap Hashim.
Hashim juga menyoroti besarnya aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara optimal dalam sistem formal. Dia menyebut ekonomi abu-abu atau gray economy sebagai salah satu potensi yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara.
Hashim mengutip perkiraan Bank Dunia bahwa porsi ekonomi abu-abu Indonesia mencapai sekitar 35 persen hingga 45 persen dari ukuran ekonomi yang tercatat. Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia sebenarnya lebih besar dibandingkan yang tercermin dalam data resmi.
“Jadi, apa artinya? Artinya, perekonomian kita sebenarnya jauh lebih besar daripada yang selama ini tercatat dan diumumkan secara resmi. Nilainya bukan USD 1,5 triliun, melainkan mendekati USD 2,1 triliun,” kata Hashim.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah berencana memperluas digitalisasi transaksi dan akses layanan keuangan masyarakat. Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Pemerintah berencana memfasilitasi pembukaan rekening digital dan menyalurkan bantuan sosial langsung ke rekening penerima.
Selain itu, pemerintah juga mendorong reformasi perpajakan dan kepabeanan melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki administrasi sekaligus memperluas basis penerimaan negara.
“Akan ada reformasi. Digitalisasi akan ditingkatkan, penggunaan kecerdasan buatan (AI) akan diperluas. Sistem teknologi informasi akan diterapkan, dan penerapannya sudah dimulai sejak pekan lalu,” ujar Hashim.