Penerimaan Bea Cukai Tumbuh 8,5 Persen Jadi Rp 240,1 Triliun per September 2026

Ilustrasi bea cukai. Foto: Shutterstock

Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan penerimaan bea cukai mencapai Rp 240,1 triliun per September 2026. Angka itu tumbuh 8,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang ada di Rp 221,3 triliun.

Suahasil mengatakan pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut menunjukkan kinerja penerimaan yang sehat. Pada tahun lalu, penerimaan di sektor ini tumbuh 7,1 persen.

“Kalau lihat tahun lalu telah terkumpul Rp 221,3 triliun, tahun ini terkumpul Rp 240,1 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10).

Selain kepabeanan dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja positif. Suahasil menyebut realisasi PNBP telah mencapai Rp 492,3 triliun atau melebihi target.

Meski begitu, pemerintah akan terus mengupayakan tambahan PNBP untuk mendukung kebutuhan belanja negara yang meningkat.

Menkeu Suahasil Nazara (kedua kiri) didampingi Wamenkeu Nurkholisoh Ibnu Aman (kiri), Juda Agung (kedua kanan), dan Luky Alfirman (kanan) menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

“PNBP juga memiliki upside yang kita patut syukuri. Rp 492,3 triliun telah dikumpulkan, ini sudah melebihi target APBN, namun kita akan terus berusaha supaya ada penerimaan PNBP tambahan karena seperti saya katakan tadi, belanja akan meningkat,” ujarnya.

Suahasil mengatakan peningkatan belanja negara antara lain dipengaruhi kenaikan harga minyak yang membuat pemerintah harus membayar subsidi lebih besar. Dengan demikian, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara.

Hingga 30 September, realisasi belanja negara tercatat Rp 2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari target APBN. Angka tersebut meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika realisasi belanja negara baru mencapai 61 persen dari target.

Menurut Suahasil, percepatan belanja tersebut diperlukan agar penyerapan anggaran lebih merata dan tidak menumpuk pada akhir tahun, utamanya pada Desember.

“Ada percepatan belanja, dan ini sehat karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa dia lebih smooth, dan ini yang sudah mulai terjadi,” terang Suahasil.