Dari Mudah ke Sulit: Kebijakan Pemerintah Sulitkan Akses Gas Rakyat

Krisis energi di Indonesia semakin terasa, terutama dalam hal akses gas LPG 3 kg yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan pemerintah yang baru-baru ini diterapkan justru membuat situasi ini semakin sulit bagi rakyat. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa pemerintah mengubah kebijakan gas yang sebelumnya relatif mudah diakses?

Pemerintah beralasan bahwa perubahan ini dilakukan untuk menghindari kenaikan harga gas yang berlebihan di warung-warung eceran. Namun, kenyataannya, harga gas LPG 3 kg yang seharusnya dijual dengan harga resmi Rp12.750 kini melonjak hingga Rp20.000 di pasaran. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pun mengungkapkan keterkejutannya melihat fenomena ini. menandakan adanya masalah serius dalam pengawasan distribusi.

Di tengah kesulitan ini, suara rakyat semakin keras. "Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak!" teriak mereka saat melapor kepada pemerintah. Namun, respons yang diterima hanyalah kata "oke" tanpa ada tindakan nyata. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah kebijakan ini hanya untuk kepentingan segelintir orang?

Foto ini di ambil dari kamera pribadi disiang hari setelah mengantri tabung gas LPG 3kg

Rakyat merasa terpinggirkan, seolah-olah negara hanya berbisnis dengan mereka. Sudah banyak tenaga dan pajak yang dikeluarkan rakyat untuk mendukung negara, tetapi apakah ini adalah timbal balik yang layak mereka terima?

Kebijakan yang diambil seharusnya tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Rakyat berhak mendapatkan akses yang adil dan terjangkau terhadap kebutuhan dasar mereka, termasuk gas. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun, dan dampaknya akan dirasakan oleh semua pihak.

Pemerintah perlu segera mengevaluasi kebijakan yang ada dan mencari solusi yang lebih baik untuk memastikan akses gas yang adil bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan hanya keuntungan segelintir orang.

Dengan demikian, mari kita berharap agar kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih berpihak kepada rakyat, sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi kesulitan yang berkepanjangan.