Rocky Gerung dan Arah Baru Komunikasi Politik
Tulisan dari Mohammad Isa Gautama tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKeputusan Rocky Gerung bergabung dalam Dewan Pertimbangan Presiden mengundang pertanyaan yang melampaui urusan jabatan. Selama ini, ia dikenal sebagai pengkritik pemerintah dengan retorika tajam dan pengaruh luas di ruang publik. Ketika pengkritik memasuki lingkaran kekuasaan, yang berubah bukan hanya tempatnya berbicara, melainkan (bisa jadi) juga hubungan antara suara, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Apakah pemerintah sedang membuka diri terhadap koreksi, atau menyerap pengkritik untuk mengurangi tekanan dari luar?
Pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya dengan menebak motif pribadi. Masuk ke pemerintahan tidak otomatis menghapus independensi, sebagaimana berada di luar tidak selalu menjamin kejernihan resistensi. Namun, perpindahan posisi mengubah kondisi yang memungkinkan kritik bekerja. Seorang penasihat memperoleh akses kepada pengambil keputusan, sekaligus menghadapi tuntutan loyalitas, prosedur kelembagaan, dan batas keterbukaan yang sebelumnya tidak mengikatnya.
Dalam pemikiran Antonio Gramsci (1971), penyerapan unsur penentang dapat dibaca melalui konsep trasformismo yang berkaitan dengan revolusi pasif. Kekuasaan mempertahankan kedudukannya dengan mengakomodasi sebagian tuntutan dan menarik figur berpengaruh, tanpa harus mengubah hubungan kekuasaan secara mendasar. Kerangka ini membantu membaca kemungkinan kooptasi, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap pengangkatan kritikus merupakan penjinakan. Pembuktiannya terletak pada apa yang terjadi sesudah pengangkatan, apakah kritik memengaruhi kebijakan atau hanya memperluas dukungan bagi pemerintah.
Di luar pemerintahan, kritik dapat diperiksa melalui perdebatan terbuka. Publik mengetahui masalah yang dipersoalkan, menilai argumennya, dan membandingkannya dengan jawaban penguasa. Di dalam lembaga penasihat, masukan mungkin lebih cepat sampai kepada pemimpin tertinggi, tetapi proses penerimaan dan penolakannya lebih sulit diketahui. Kedekatan dengan pusat
keputusan menawarkan kemungkinan pengaruh sekaligus menciptakan persoalan pertanggungjawaban.
Akomodasi dan Penjinakan
Jürgen Habermas (1989) menempatkan ruang publik sebagai arena pembentukan pendapat melalui perdebatan yang dapat diakses warga. Dari sudut ini, persoalannya bukan apakah semua percakapan pemerintahan harus diumumkan. Sebagian konsultasi memang membutuhkan kerahasiaan. Persoalan muncul ketika kerahasiaan menjadi alasan untuk meminta publik mempercayai adanya kritik tanpa menyediakan kesempatan menilai hasilnya.
Pernyataan bahwa seseorang tetap kritis dari dalam perlu dihubungkan dengan ukuran yang dapat diperiksa. Adakah kebijakan yang dikoreksi, alasan keputusan yang dijelaskan, atau keberatan yang memperoleh tanggapan substantif? Tanpa ukuran tersebut, publik hanya diminta menerima jaminan pribadi. Kritik yang dahulu menjadi bahan perdebatan bersama berisiko berubah menjadi klaim tentang percakapan yang tidak dapat disaksikan siapa pun.
Di sinilah akomodasi perlu dibedakan dari penjinakan. Akomodasi memberi ruang bagi perbedaan untuk memengaruhi keputusan, termasuk ketika masukan itu tidak menyenangkan penguasa. Penjinakan mempertahankan kehadiran pengkritik sambil mengurangi daya koreksinya. Perbedaannya tidak terutama terlihat pada seberapa keras seorang penasihat berbicara, melainkan pada kesediaan pemerintah menerima akibat dari kritik tersebut.
Tesis Jean Baudrillard (1994) tentang simulasi membantu membaca risiko lain, bahwa citra keterbukaan dapat menggantikan keterbukaan itu sendiri. Kehadiran figur vokal tidaklah segara menjadi tanda bahwa pemerintah menerima perbedaan, disebabkan tanda tersebut belum menjelaskan cara keputusan dibuat. Foto bersama, pernyataan saling menghormati, dan kebebasan berkelakar bisa membentuk kesan pluralisme. Semua itu belum cukup apabila informasi tetap sulit diakses dan keberatan warga tidak memperoleh jawaban.
Risiko tersebut bekerja melalui ketimpangan keuntungan komunikasi. Pemerintah segera memperoleh reputasi sebagai pihak yang merangkul pengkritik, sementara publik harus menunggu untuk mengetahui manfaat kebijakannya. Sang tokoh pun menghadapi beban pembuktian baru karena reputasi kritisnya ikut menopang citra pemerintah. Karena itu, penilaian selayaknya diarahkan pada hasil dan prosedur, bukan pada pujian atau kecaman terhadap kepribadiannya.
Ada pula perubahan insentif yang jarang dibicarakan. Ketika kritik berpotensi mengganggu hubungan kerja atau akses yang baru diperoleh, seseorang dapat mulai menyaring keberatannya sebelum diminta diam. Di titik ini, penjinakan tidak selalu berbentuk larangan langsung, ia dapat berlangsung melalui penyesuaian bertahap terhadap kebiasaan dan harapan lingkungan kekuasaan.
Penting dicatat, perpindahan “kubu politik” figur di negeri ini cenderung memperlihatkan kelemahan model komunikasi politik yang bertumpu pada ketokohan. Ketika satu suara dianggap mewakili seluruh keresahan warga, perubahan posisinya mudah terasa seperti kehilangan arah bersama. Padahal, seorang intelektual tidak pernah sepenuhnya mewakili masyarakat yang pengalaman dan kepentingannya beragam. Kekecewaan itu perlu diolah menjadi evaluasi terhadap cara publik membangun kepercayaan politik terhadap figur kritis dan berpengaruh.
Tantangan Warga Sipil
Di ruang digital, evaluasi tersebut sering terhambat oleh perdebatan tentang pengkhianatan, konsistensi, atau kecerdikan seseorang. Kritik Byung-Chul Han (2021) terhadap komunikasi digital mengingatkan bahwa perhatian dapat tersedot oleh penampilan figur dan reaksi sesaat. Perubahan posisi seorang tokoh lalu menjadi tontonan berulang, sementara perkara ketimpangan, layanan publik, dan penegakan hukum kehilangan tempat. Pemerintah tidak perlu menjawab seluruh kritik ketika perhatian warga habis untuk menilai pengkritiknya.
Namun, masyarakat sipil juga perlu memeriksa pola responsnya terhadap kaum kritis. Memuja pengkritik karena kepiawaiannya ‘mempermalukan’ pejabat dapat membuat kemenangan retorika disamakan dengan perubahan politik. Pernyataan tajam memang dapat menguak persoalan, tetapi tidak menggantikan pengumpulan bukti, pendampingan warga, dan pengawasan kebijakan. Tanpa pekerjaan tersebut, gerakan mudah kehilangan tenaga ketika tokoh yang disukai berganti posisi.
Pengawasan yang tahan lama membutuhkan jaringan yang dapat bekerja melampaui popularitas seseorang. Kampus dapat menguji kebijakan melalui penelitian, organisasi warga mendokumentasikan dampaknya, pers memeriksa klaim pemerintah, komunitas hukum mendampingi pihak yang dirugikan. Hubungan antar elemen itu memungkinkan konsistensi pengawasan meskipun satu artikulator loncat pagar ke pemerintahan.
Lebih jauh, publik tidak harus menolak setiap usaha memperbaiki pemerintahan dari dalam. Namun, akses seorang penasihat kepada presiden tidak boleh dianggap menggantikan hak masyarakat untuk didengar. Kritik internal dan pengawasan eksternal mempunyai tanggung jawab berbeda. Yang pertama membantu keputusan melalui kedekatan, yang kedua memastikan kedekatan itu tidak menjadi alasan untuk menutup pemeriksaan publik.
Langkah Rocky akhirnya menguji kedua sisi tersebut sekaligus. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa merangkul pengkritik berarti bersedia mengoreksi keputusan, sementara masyarakat sipil harus membuktikan bahwa daya kritisnya tidak bergantung pada satu nama. Demokrasi tidak cukup dipelihara oleh percakapan di lorong kekuasaan. Ia membutuhkan warga yang dapat meminta alasan, memeriksa bukti, menyuarakan keberatan, dengan atau tanpa tokoh yang selama ini (mungkin) paling vokal dan viral.