Deadlock! Pengesahan RUU Pemilu Ditunda hingga 10 Juli

Rapat Pansus RUU Pemilu. (Foto: Akbar Ramadhan/kumparan)

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) kembali menunda pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial. Keputusaan di tingkat Pansus ditunda hingga 10 Juli, dan diparipurnakan pada 20 Juli 2017.

"Pansus bersepakat untuk menempuh musyawarah mufakat untuk lima isu besar, pansus sepakat paripurna 20 Juli dan tanggal 10 Juli pengambilan keputusan tingkat satu (Pansus)," ucap Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, usai lobi-lobi di ruang rapat, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

[Baca juga: Lobi Lagi, RUU Pemilu Molor Lagi]

Senada dengan Lukman, Wakil Ketua Pansus, Riza Patria juga meyakini keputusan RUU Pemilu menunda pengesahan di tingkat pansus ini akan tercapai pada 10 Juli.

"Kemudian kita juga sepakat tadi bahwa yang paling penting kita berkomitmen akan selesai. Tidak ada deadlock kita sepakat dan optimis," ucap Riza Patria menolak disebut deadlock.

Rapat Pansus RUU Pemilu (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Sebelum diputuskan ditunda, rapat pansus yang menjanjikan pengesahan hari ini dimulai dengan lobi-lobi antar fraksi dan pemerintah secara tertutup. Tapi lobi ternyata buntu dan mereka sepakat menunda pengesahan.

Seperti diketahui, ada 5 isu krusial di RUU Pemilu yang belum diputuskan secara resmi oleh DPR dan pemerintah, yaitu sistem pemilu, sistem penghitungan suara, alokasi kursi per dapil, ambang batas pencalonan anggota DPR (parliamentary treshold), dan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold).

[Baca juga: Nasib RUU Pemilu Ditentukan Kompromi Presidential Threshold]

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Pengesahan di tingkat Pansus ini terus mundur. Polanya selalu sama, rapat-lobi-mundur. Alasannya ingin musyawarah dan menghindari voting, faktanya justru menunda pengesahan.

Jika ditarik jauh, Pansus semula menjanjikan RUU Pemilu akan disahkan pada Mei 2017. Lalu seiring pembahasan dan lobi-lobi, pengesahan ditunda hingga Juni 2017. Karena alotnya pembahasan, kembali ditunda hingga Juli 2017. Mundurnya pengesahan di tingkat pansus berimbas pada kinerja KPU dalam menyiapkan Pemilu 2019.

[Baca juga: Presidential Treshold dan Ancaman Mendagri Tarik Diri dari RUU Pemilu]