Demokrat: Jokowi Harusnya Minta Parpol Pendukung Batalkan Angket KPK
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Meski menuai penolakan dari 3 fraksi di DPR, Pansus Hak Angket KPK tetap berjalan dan mulai melakukan serangkaian kegiatan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang oleh KPK.
ADVERTISEMENT
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengkritisi partai pendukung Hak Angket KPK yang mayoritas pendukung pemerintahan Joko Widodo, yaitu PDIP, Hanura, Golkar, NasDem, PAN, PPP, dan Gerindra. Parpol yang menolak PKS PKB, dan Demokrat.
"Tidak bisa disangkal, bahwa mayoritas partai yang mengusung pansus angket KPK adalah partai-partai yang mendukung Presiden," ucap Didi Irawadi dalam keterangan tertulis, Rabu (14/6).
"Oleh karenanya akan sangat baik andai Presiden demi kepentingan rakyat berani mengingatkan pada partai-partai pendukungnya, bahwa sebenarnya lebih baik dukung penguatan KPK daripada memaksakan hak angket yang disinyalir malah bisa perlemah KPK," imbuhnya.
PerbesarDidi lalu menyinggung salah satu janji Presiden Jokowi terkait KPK saat kampanye Pilpres 2014 lalu, bahwa Jokowi ingin memperkuat KPK dengan melipatgandakan penyidik KPK hingga 10 kali lipat.
ADVERTISEMENT
"Ternyata janji tersebut hingga hari ini masih jauh belum terwujud, padahal Presiden sudah hampir 3 tahun memimpin negeri ini. Mungkin sekarang lah saatnya bisa menebus hutang janji tersebut," ujarnya.
Menurutnya, janji itu sangat bagus karena jumlah penyidik KPK sangat sedikit. Ironis bila dibandingkan dengan Hongkong ataupun Malaysia, negeri-negeri yang jauh lebih kecil tetapi penyidik KPK-nya sangat memadai.
"Lebih dari itu bagaimanapun pansus hak angket ini adalah tidak tepat, sebab terjadi dalam situasi korupsi yang masih marak, bahkan disinyalir Pansus ini bisa mengganggu proses penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh KPK. Tidak bisa dipungkiri saat ini ada korupsi-korupsi besar yang jadi perhatian publik sedang dalam penanganan KPK," beber Didi.
PerbesarDidi juga menyebut bahwa Pansus Angket KPK jelas menjadi pertaruhan besar bagi DPR, khususnya partai pengusung Pansus Angket KPK soal komitmen perang terhadap korupsi.
ADVERTISEMENT
"Presiden harus segera meminta partai-partai pendukungnya yang menduduki mayoritas kursi di DPR mengedepankan peningkatan jumlah penyidik KPK, ketimbang Pansus Hak Angket yang dicurigai banyak pihak bisa mengganggu penegakan hukum terhadap korupsi yang masih marak terjadi di negeri ini," tegas Didi.
[Baca juga: Jokowi: Hak Angket KPK Sepenuhnya Wilayah DPR ]
Perbesar