Jokowi: Hak Angket KPK Sepenuhnya Wilayah DPR

Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Wiriadinata. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres)

Desakan agar Presiden Joko Widodo bersikap mengenai Pansus Hak Angket KPK mencuat dari Agus Rahardjo selaku ketua lembaga antirasuah tersebut dan dari sejumlah pegiat antikorupsi. Namun, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan melakukan intervensi terkait hak angket yang terus bergulir.

"Itu wilayahnya DPR. Angket KPK ini wilayahnya DPR, sekali lagi," ujar Jokowi singkat di ruang wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).

[Baca juga: Jokowi Harusnya Gembosi Hak Angket KPK lewat Partai Pendukungnya]

Selain itu, menanggapi usulan revisi UU KPK, Presiden menegaskan KPK jangan sampai lemah. KPK harus kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, Presiden mengingatkan agar upaya pemberantasan korupsi tidak mengendor.

"Upaya pemberantasan korupsi tidak boleh mengendor karena negara kita masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Jadi kita perlu KPK yang kuat, yang independen. Pemikiran ini harus menajdi landasan dalam upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.

[Baca juga: Pansus KPK: Agus Rahardjo Lebay Minta Presiden Bersikap soal Angket]

[Baca juga: Yasonna: Presiden Tak Akan Intervensi Pansus KPK]

"Jangan ada pikiran-pikiran untuk melemahkan KPK, tidak boleh," tuturnya.

Jokowi menilai meski KPK menjadi lembaga yang menjadi motor pemberantasan korupsi, tapi bukan berarti lembaga tersebut tidak bisa diperbaiki.

"Kalau memang harus ada yang diperbaiki ya diperbaiki. Kalau memang harus ada yang dibenahi ya dibenahi. Tapi bahwa kita memerlukan KPK yang kuat, kita memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang tidak boleh kendor," ujar Presiden.