Fadli Zon Pimpin Paripurna Bacakan Hak Angket KPK

Sidang Paripurna DPR RI. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

DPR kembali menggelar rapat paripurna. Kali ini mengagendakan sejumlah pengesahan. Namun agenda paling menarik perhatian adalah pembacaan usulan hak angket untuk KPK.

Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4). Dalam rapat ini hanya Setya Novanto pimpinan yang tak hadir.

Rapat yang dibuka pukul 10.30 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dihadiri 188 anggota dengan 114 anggota izin menghadiri rapat. Sisanya belum tampak menghadiri rapat.

Rapat kali ini mengagendakan pembacaan laporan masing-masing komisi dan beberapa surat yang sudah masuk. "Dua buah surat dari alat kelengkapan DPR RI yaitu surat komisi III DPR RI dengan nomor 032DW/KOM3/MP4/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal permohonan hak angket," ujar Fadli Zon.

"Untuk surat tersebut sesusai peraturan DPR nomor 1/2014 akan dibahas sesuai mekanisme berlaku," lanjut Fadli.

Usai dibacakan di paripurna, hak angket akan ditindaklanjuti di Komisi III untuk dibentuk panitia yang berisi perwakilan masing-masing fraksi. Tujuan hak angket ini ingin mengusut kasus e-KTP terkait anggota Fraksi Hanura Miryam S Haryani yang mencabut BAP di persidangan.

Baca juga:

KPK Minta DPR Tak Intervensi Kasus e-KTP

8 Jurus Senayan Lemahkan KPK

KPK Tak Perlu Gentar Hadapi Hak Angket Komisi III DPR

Berikut agenda lengkap rapat paripurna DPR hari ini:

1. LAPORAN KOMISI I DPR RI TENTANG HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN TERHADAP CALON DEWAN PENGAWAS LPP TVRI, DI LANJUTKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

2. LAPORAN KOMISI VII DPR RI TENTANG HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN TERHADAP CALON KETUA DAN ANGGOTA BPH MIGAS PERIODE 2016-2020 DI LANJUTKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

3. LAPORAN KOMISI VIII DPR RI TENTANG HASIL KELAYAKAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI DARI UNSUR MASYARAKAT DI LANJUTKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

4. LAPORAN KOMISI XI DPR RI TENTANG HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN TERHADAP CALON KAP PEMERIKSA LAPORAN KEUANGAN BPK RI, DI LANJUTKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

5. PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RUU TENTANG PENGESAHAAN PERSETUJUAN ANTAR PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONZ EKONOMI EKLUSIF 2014

6. PEMBICARAAN TK II/ PENGAMBILAN KEPUTUSAAN TERHADAP RUU TENTANG SISTEM PERBUKUAN

7. PEMBICARAAN TINGKAT II /PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RUU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

8. PENGESAHAAN PERPANJANGAN WAKTU PEMBAHASAN RUU ANTARA LAIN:

• RUU TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKHOHOL

• RUU TENTANG WAWASAN NUSANTARA

• RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU

• RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

• RUU TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAB PAJAK (PNBP)

• RUU TENTANG KETENTUAN UMUMDAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

• RUU TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN