Wapres JK Minta Kebijakan Full Day School Dievaluasi

Tawa Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana mencanangkan waktu belajar setidaknya 8 jam di sekolah selama lima hari penuh (full day school), yang akan akan dimulai Juli mendatang secara nasional.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta Mendikbud untuk meninjau ulang kebijakan ini. JK menilai kebijakan yang akan ditetapkan Mendikbud tersebut, sebaiknya tidak dilakukan secara langsung, melainkan secara bertahap.

"Nanti dievaluasi lah, ini kan belum berlaku, karena menyangkut banyak hal efeknya. Ada yang mampu mungkin, ada yang tidak. Jadi tidak bisa dilakukan secara umum dulu, nanti secara bertahap," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/6).

Mendikbud (paling kiri) di acara Hari Buku (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasar)

Meskipun Mendikbud telah menetapkan kebijakan ini, namun JK merasa masih perlu ada pertimbangan lebih lanjut karena kebijakan ini akan berpengaruh pada puluhan juta siswa di Indonesia.

"Memang banyak pertimbangan, tapi ini kan menyangkut 50 juta anak. Jadi tentu nanti Presiden yang mengundang rapat terbatas untuk memutuskan saya kira. Ini kalau soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri, karena itu 50 juta anak yang terdampak. (Iya) yang SD-SMP-SMA kan 50 juta orang," sambung JK.

JK meminta Mendikbud sebaiknya mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil kebijakan. Mungkin saja kebijakan ini akan efektif jika diberlakukan di kota-kota besar. Sementara kebijakan ini justru akan mempersulit siswa di daerah-daerah terpencil karena beberapa keterbatasan.

"Ini kan menyangkut banyak hal. menyangkut sistemnya, yang paling penting logistiknya, makannya, di mana makannya anak-anak ini kan. Kalau di kota besar iya sudah biasa, tapi kalau di desa-desa di mana? Siapa bikin dapur di sekolah? Ada enggak ruang makannya? Itu yg paling sederhana, di samping yang lainnya," imbuhnya.