BGN Akui Kewalahan Cari Pasokan Susu MBG, Butuh 4,8 Miliar Kemasan untuk 2026
·waktu baca 5 menit
PerbesarBadan Gizi Nasional (BGN) mengaku menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan susu untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, mengatakan saat ini terdapat 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 63 juta orang.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026, setiap SPPG diwajibkan menyediakan minuman susu minimal dua kali dalam sepekan bagi penerima manfaat.
“Sehingga untuk kebutuhan susu yang sangat besar ini kami juga agak kewalahan. Rekan-rekan kami di lapangan khususnya yang di dapur apabila tidak mendapatkan susu di pasar, itu biasanya mereka mengganti dengan sumber protein lainnya,” kata Gunalan dalam konferensi pers Hari Susu Nasional di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).
Dia menilai, kebutuhan susu yang terus meningkat harus diimbangi dengan penguatan sektor peternakan sapi perah dalam negeri. Dengan demikian, BGN mendorong keterlibatan masyarakat, UMKM, dan koperasi untuk mengembangkan usaha peternakan susu.
Wacana Dapur Susu Modal Rp 5 M
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan), Makmun, mengatakan populasi sapi perah nasional saat ini baru mencapai sekitar 540.657 ekor dan lebih dari 90 persen di antaranya berada di peternakan rakyat.
Menurut dia, sentra sapi perah selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal, kebutuhan susu nasional, terutama untuk mendukung MBG, memerlukan pengembangan peternakan di berbagai wilayah Indonesia.
Selama ini, pengembangan sapi perah kerap terkendala oleh lemahnya industri pengolahan susu di daerah. Peternak enggan menambah populasi karena khawatir tidak ada pasar yang menyerap produksi susu mereka.
Dia melihat hadirnya program MBG dinilai dapat menjadi solusi karena menciptakan pasar atau offtaker yang pasti bagi susu segar lokal. Apalagi susu telah menjadi salah satu menu wajib dalam pedoman MBG dengan frekuensi minimal dua kali per minggu.
“Susu apa yang diakomodir? itu kan tidak hanya UHT, artinya kan bisa pasteurisasi, bisa susu sterilisasi. Kalau pasteurisasi dan sterilisasi saya kira dengan modalnya koperasi ini bisa dibuat, makanya tadi harus ada kalau kami istilahnya DASI, Dapur Susu Indonesia,” jelasnya.
Kementan sudah membuat prototipe DASI ini dengan modal di bawah Rp 5 miliar untuk satu dapur susu yang bisa memasok susu untuk 5 hingga 10 SPPG.
Menurut Makmun, model pengolahan susu skala kecil tersebut akan memungkinkan pengembangan peternakan sapi perah di luar Pulau Jawa, mulai dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Indonesia Timur.
Dengan adanya jaminan penyerapan atau offtake dari BGN, para peternak diharapkan memiliki kepastian pasar sehingga lebih terdorong untuk meningkatkan populasi sapi perah.
Butuh 2 Juta Sapi Perah untuk Swasembada Susu
Makmun juga membeberkan Indonesia memerlukan 2 juta ekor sapi untuk mewujudkan swasembada susu nasional.
Sebelumnya pemerintah bersama pelaku industri dan peternak telah mengimpor hampir 15.000 sapi bunting sepanjang tahun lalu. Angka tersebut disebut sebagai salah satu impor sapi perah terbesar dalam sejarah Indonesia.
Sebagian sapi impor tersebut kini telah melahirkan anak dan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan populasi sapi perah nasional. Meski demikian, jumlah populasi yang ada saat ini masih jauh dari kebutuhan untuk mencapai swasembada susu.
“Target kalau mau swasembada lebih kurang kita butuh sapi itu sekitar populasi 2 juta (ekor), dari sekarang 540.000 (ekor) berarti masih sekitar 1 juta lebih yang kita perlukan,” katanya.
Selain menambah populasi, pemerintah juga menargetkan peningkatan produktivitas susu per ekor sapi. Saat ini rata-rata produksi susu harian tercatat sekitar 12,5 liter per ekor.
Menurut dia, apabila produktivitas dapat ditingkatkan menjadi 15 hingga 20 liter per hari, kebutuhan penambahan populasi sapi tidak perlu sebesar skema saat ini.
“Kalau bisa naik (produktivitas) menjadi 15 atau 20 (liter per hari) maka tidak sampai 2 juta populasi yang kita perlukan. Jadi paling tidak kalau dapat 1 juta produktivitas per ekornya dinaikkan maka kita akan bisa swasembada,” jelasnya.
Industri Baru Penuhi 49 Persen Kebutuhan Susu MBG
Sementara itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merrijantij Punguan Pintaria, mengatakan kebutuhan susu untuk Program MBG sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan.
Namun, kapasitas industri pengolahan susu nasional untuk kemasan 115 mililiter hingga 125 mililiter saat ini baru mencapai sekitar 2,39 miliar kemasan atau setara 49,7 persen dari total kebutuhan program.
“Menurut catatan kami, program MBG tahun 2026 ini kebutuhan susu itu sebesar 4,8 miliar kemasan, sedangkan kapasitas inklusif pengolahan susu nasional untuk kemasan 115 dan 125 mililiter itu baru Rp 2,39 miliar atau 49,7 persen dari kebutuhan MBG,” terangnya.
Kemenperin mendukung keterlibatan koperasi dalam industri pengolahan susu melalui berbagai insentif, termasuk program restrukturisasi mesin dan peralatan dengan skema reimbursement hingga 35 persen.
Merrijantij menambahkan, sejauh ini terdapat tiga perusahaan yang telah melakukan investasi baru maupun peningkatan kapasitas produksi sejak 2024 sebagai respons terhadap kebutuhan Program MBG.
Meski demikian, tambahan kapasitas tersebut masih belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan susu nasional dalam program tersebut.
“Kami mencatat ada tiga perusahaan yang meningkatkan kapasitas merupakan investasi baru, dari tiga perusahaan yang meningkatkan kapasitas ini belum sepenuhnya bisa mendukung program MBG kita,” tuturnya.