Pentingnya Sebuah Legitimasi Dalam Pemerintahan

Sumber: Pixabay

Legitimasi merupakan sebuah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan dan otoritas. Legitimasi juga dapat diartikan bahwa penerimaan keputusan oleh seorang pemimpin atau pejabat pemerintah untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk publik dan sesuai dengan kondisi nilai-nilai politik atau moral yang sesuai. Posisi kepemimpinan dalam struktur sosial berperan untuk mengatur, menguasai dan mengawasi masyarakat. Dari pendekatan struktur-fungsi, terjadi interaksi dan komunikasi dua arah antara keduanya. Namun, untuk menduduki posisi ini, pemimpin harus memiliki legitimasi.

Jika seluruh sistem politik didukung oleh penerimaan dan pengakuan masyarakat, maka sistem politik tersebut akan lestari. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah yang membutuhkan legitimasi, tetapi unsur-unsur sistem politik ada juga yang membutuhkan legitimasi.

Di era pemerintahan yang demokratis, seseorang dapat memperoleh kepemimpinan melalui perjuangan politik yang sengit. Pada masa sekarang ini, legitimasi formal yang diperoleh kepemimpinan biasanya didapat melalui perjuangan partai politik. Mekanisme yang digunakan untuk mencapai kepemimpinan ini ialah melalui pemilihan umum legislatif. Majelis Perwakilan Rakyat nantinya akan mengukuhkan dan mengesahkan secara formal kepemimpinan itu. Mekanisme lain yang digunakan untuk memilih wujud kepemimpinan suatu negara adalah melalui pemilihan umum langsung. Warga secara langsung memutuskan berbagai calon yang akan diangkat sebagai kepala negara dan pasangan wakilnya. Seiring waktu, kepemimpinan semacam ini juga akan mendapat persetujuan atau legitimasi formal dari lembaga-lembaga yang mewakili rakyat.

Selain legitimasi formal, pengesahan kepemimpinan biasanya dikukuhkan dengan adanya legitimasi lain yang biasa disebut legitimasi spiritual. Ada beberapa cara untuk menganggapnya sebagai semacam legitimasi spiritual. Pertama, umumnya saat suatu kepemimpinan disahkan secara formal, biasanya disertai dengan janji atau sumpah yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Saat itulah kepemimpinan bersumpah atas nama Tuhan. Oleh karena itu, ketika rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada penguasa, pada saat yang sama penguasa siap menjalankan tugas tersebut atas nama Tuhan. Kontrak ini bersifat vertikal dan horizontal, untuk manusia dan untuk Tuhan.

Ada banyak alasan mengapa suatu negara atau pemerintah membutuhkan legitimasi. Secara umum, kita dapat membaginya menjadi dua alasan utama. Alasan pertama, legitimasi menciptakan kestabilan politik dan perubahan sosial. Dengan kata lain, dengan adanya legitimasi dari masyarakat kepada pemerintah, pemerintah akan lebih bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Alasan kedua, legitimasi akan mampu memperbesar bidang kesejahteraan atau mengembangkan kualitas kesejahteraan. Hal ini karena dengan adanya legitimasi, masyarakat akan mengakui dan mendukung segala kebijakan pemerintah serta dapat mengurangi penggunaan sarana kekerasan fisik

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah telah menetapkan produk hukum yang mengikat dan harus diakui oleh masyarakat umum agar kebijakan dan ketentuannya dapat diterapkan secara efektif. Proses mengakui terhadap produk hukum, keputusan, kebijakan dan mengikat ke semua masyarakat itu yang nantinya disebut sebagai supremasi hukum penunjang legitimasi politik. Ada kepastian hukum untuk semua warga negara tanpa memandang kelas sosial. Dampak kepastian hukum tersebut tentu terselenggaranya keadilan sosial. Menciptakan rasa keadilan dan tidak ada perbedaan konsekuensi hukum merupakan kondisi yang diharapkan untuk mencapai legitimasi politik.

Terwujudnya legitimasi politik adalah ketika masyarakat dan pemerintah serta instansi pemerintah dapat bekerja sama dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan, penerimaan dan konsensus yang dicapai dalam semua program pemerintah. Tanpa legitimasi dan konsensus, politik yang didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan kerakyatan tidak akan berjalan dalam praktiknya. Di balik semua konotasi negatif akan makna politik, politik kenegaraan perlu diperkuat untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan prosedural politik itu sendiri.

Legitimasi politik/konstitusional, moral dan bahkan religius tertuang dalam perambul UUD di Indonesia, legitimasi moral dan konstitusional bukanlah dua hal yang dapat dipisah, melainkan dua dimensi yang menyatu (tetapi dapat dibedakan) dari apa yang disebut sebagai mandat kedaulatan rakyat. Meskipun legitimasi moral berbeda dengan legitimasi konstitusional, namun itu tidak bertentangan.

Contoh legitimasi moral adalah persetujuan, kepatuhan, dan kerja sama, yang diwujudkan di semua kelas dan kebanyakan rakyat. Legitimasi moral telah diperkuat dan ditingkatkan untuk mengefektifkan legitimasi konstitusional presiden. Yang mungkin terjadi adalah pilihan wakil di lembaga tertinggi negara itu salah, tidak sempurna, atau salah. Jadi ketika presiden mendapat kepatuhan dan dukungan rakyat, pilihan mereka bisa dibuktikan. Oleh karena itu, legitimasi semacam ini disebut legitimasi moral, karena legitimasi semacam ini tidak diatur secara jelas dalam konstitusi.

Namun, legitimasi ini erat kaitannya dengan alasan moral (atau raison d'etrenya) suatu konstitusi. Dengan kata lain, tujuan utama dibuatnya sebuah konstitusi adalah untuk memastikan bahwa negara melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Tentu saja, jika negara tidak dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya karena masalah tertentu, dan rakyat memprotes ketidakmampuan mereka, pemerintah akan kehilangan legitimasi moralnya.

Legitimasi moral mengacu pada tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara untuk mencapai tujuan yang masuk akal secara moral. Misalnya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik atau bentuk keadilan lainnya.

Oleh karena itu, legitimasi moral kekuasaan sangat penting bagi pemimpin yang adil dan jujur. Dengan kata lain, jika dia adalah pemimpin yang kuat, maka dia juga harus memiliki karakter dan moralitas yang baik, maka dari itu legitimasi moral dalam kekuasaan sangatlah penting. Karena tujuan dari legitimasi moral kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan secara bijaksana, adil, dan beradab, tetapi masih banyak pemimpin di Indonesia yang tidak bisa menjadi pemimpin yang adil seperti selayaknya seorang pemimpin.

Seorang pemimpin harus memiliki moral yang baik karena tugas pemimpin adalah tugas yang cukup berat karena kita harus menjadi pemimpin yang berarti memimpin atau seseorang yang menjadi panutan rakyatnya. Apabila seorang pemimpin memiliki perilaku buruk dan tidak bisa bertanggung jawab atas tugasnya bagaimana nasib rakyatnya yang ada berada di bawahnya, bahwa seharusnya pemimpin memiliki moral yang baik dan patut ditiru seperti yang sudah dicantumkan dalam legitimasi moral yaitu menjadi seorang pemimpin harus memiliki kejujuran dan ketulusan walaupun sah secara konstitusional tetapi apabila melakukan korup berarti seorang pemimpin tersebut sudah kehilangan legitimasi moralnya. Dan di sinilah rangkaian protes akan bermunculan untuk memperjuangkan hak rakyat karena sudah dikhianati oleh pemimpinnya sendiri karena manusia bukan hanya ingin makan dan minum lalu memiliki atap tetapi juga ingin dipertanggung jawabkan oleh pemimpinnya atas janji-janjinya yang diberikan selama kampanye, menjadi pemimpin yang baik harus bisa menerapkan legitimasi moralnya secara baik dan benar bukan hanya menunjukkan moral baiknya ketika dalam kampanye saja.